Ketua Gebrak Cilegon Havidin saat diwawancara sejumlah wartawan usai rapat tertutup pembahasan tempat hiburan malam JLS, Selasa (6/10/2020). Foto Elfrida Ully/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam di Kota Cilegon mengultimatum Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang untuk segera menutup tempat hiburan malam (THM) di Jalan lIngkar Selatan, Kota Cilegon. Keberadaan THM diperbatasan Kota Cilegon dan Pemkab Serang itu telah meresahkan warga sekitar.

Ketua Gebrak Cilegon Havidin mengatakan, selain sudah meresahkan juga izin yang diajukan oleh pengelola THM hanya restoran saja. Bilamana dalam 30 hari kedepan kedua pemerintah tidak menutupnya maka ormas yang akan bergerak.

“Keberadaan THM di JLS cukup meresahkan. Masa di wilayah Banten ada tempat maksiat? Wilayah kota ini sejuta santri dan seribu ulama. Lagian izin mereka itu hanya restoran bukan tempat hiburan malam. Masa di tempat ulama ada hiburan malam? Kami beri estimasi kepada Pemkot Cilegon dan Pemkab Serang apabila selama 30 hari THM tidak ditutup, kami sendiri yang akan menutup keberadaan mereka itu,” kata Havidin kepada awak media ditemui usai rapat tertutup di Pemkot Cilegon,” Selasa (6/10/2020).

Baca juga  Baru Dibuka, Pasien OTG Corona di Rusunawa Margaluyu Kota Serang Tembus 6 Orang

Ia menyarankan, agar pemerintah jika telah menutup THM bisa mengantinya dengan penyediaan usaha dengan pola pemberdayaan ekonomi umat.

“Sekali lagi kami sampaikan. Permasalahan di JLS ini harus ditangani dengan serius oleh semua pihak. Setelah THM ini ditutup, kami menyarankan pemerintah bisa mengantinya dengan pola pemberdayaan ekonomi umat,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Asisten II Kota Cilegon Dikrie Maulawardhana mengungkapkan, pihaknya dalam rapat tersebut menerima banyak masukan dari masyarakat yang tergabung dalam sebuah aliansi gerakan anti kemaksiatan untuk menutup keberadaan THM di JLS.

“Kami sudah jelaskan dalam forum rapat, bila Satpol PP tidak hanya menunggu prosedur sebagaimana diatur dalam Permendagri 11 Tahun 2010. Tapi bagaimana, melakukan tindakan nyata. Namun sebelum dilakukan eksekusi OPD terkait (Dinas Perizinan Satu Pintu) harus melakukan tindakan nyata terlebih dulu. Apabila dalam teguran satu, dua dan tiga tidak diindahkan oleh para pengelola THM, barulah Satpol PP yang melakukan tindakan,” ujar Dikrie.

Baca juga  2 Pegawai Pengadilan Agama Serang Positif Covid-19, Persidangan Ditutup Sementara

Menurut Dikrie, meski keberadaan THM masih wilayah Kabupaten Serang, namun wilayah trotoar masih diwilayah kewenangan Kota Cilegon.

“Pasti kita eksekusi. Jika tak berizin, minimal trotoar kita (Pemkot) tutup atau segel. Karena trotoarnya masih berada dalam kewenangan di Kota Cilegon,” ujar Dikrie.

Sementara, Kepala Satpol PP Kota Cilegon Juhadi M Syukur mengakui bersedia melakukan penutupan THM.

“Kami sebagai eksekutor mengaku bersedia saja apabila dinas terkait memberikan rekomendasi kepada kami untuk menutupnya. Tapi, selama tidak ada laporan dari dinas terkait kami belum bisa lakukan hal tersebut,” ucapnya. (Ully/Red)