CILEGON, SSC – Serapan anggaran belanja Kota Cilegon di Semester I Tahun 2026 belum mencapai 50 persen. Anggaran belanja baru terserap 38,47 persen atau mencapai Rp 770 miliar.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Cilegon, Aziz Setia Ade mengakui serapan belanja daerah Semester I/2026 belum setengahnya dari target. Itu terjadi karena serapan anggaran biasanya tertahan di awal tahun.
“Memang sesuai dengan pembagian bulan, idealnya kalau 6 bulan, setengahnya, 50 persen. Tetapi trennya, biasanya bahwa penyerapan itu di triwulan III atau di bulan Juli sampai bulan Oktober. Itulah nanti kegaitan-kegiatan, serapan-serapan anggaran bisa lebih cepat direalisasikan,” ungkapnya, Kamis (2/7/2026).
Ia menyatakan, serapan rendah disebabkan karena di awal tahun kegiatan masih dalam proses perencanaan, tahap proses pengadaan dan lainnya. Serapan baru agresif meningkat pada Semester II.
“Memang trennya seperti itu, kalau setiap tahun di Triwulan I dan II, mungkin masih dalam proses perencanaan dan sebagainya, proses pengadaannya sehingga pelaksanaannya baru dirasakan di semester II,” ungkap Aziz.
Selain serapan anggaran, realisasi pendapatan Semester I juga belum 50 persen. Realisasi pendapatan baru mencapai 40 persen. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai Rp 392 miliar atau 37 persen dari target Rp 1,030 triliun. Sementara pendapatan transfer mencapai Rp 399 miliar atau 44,08 persen dari target Rp 905 miliar.
“Setiap tahun (realisasi pendapatan) hampir sama lah, trennya seperti itu. Karena saya membandingkan pendapatan di 2025 dan 2026, mulai dari triwulan I, II, itu tren nya seperti itu,” ucapnya.
Untuk mengagresifkan serapan belanja dan realisasi pendapatan, kata Aziz, belum lama Pemkot melakukan evaluasi. OPD diminta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menggali potensi baik sektor pajak dan juga retribusi daerah.
“Kemarin kita sudah melakukan evaluasi juga terkait juga dengan evaluasi pendapatan. Untuk pajak kita evaluasi untuk mencari potensi pendapatan, contohnya parkir apakah bisa kita tingkatkan termasuk restribusi lainnya. Untuk pajak, kita evaluasi apakah ada potensi pendapatan baik itu PBB maupun BPHTB dan pajak lainnya,” paparnya.
“Kalau pajak ada di BPKPAD, kalau retribusi tersebar. Kalau retribusi saya optimislah. Pasti bisa, malah ada yang melebihi target juga,” pungkasnya. (Ronald/Red)
