Pemerontah Kota Serang mengunjungi perusahaan pengelola air, PT Sauh Bahtera Sejahtera di Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Rabu (21/10/2020). Foto Fathul Rizkoh/Selatsunda.com

SERANG, SSC – Pemerintah Kota Serang dan DPRD Kota Serang membahas sejumlah poin saat menyambangi perusahaan pengelola air, PT Sauh Bahtera Sejahtera (SBS) di Kecamatan Kasemen, Rabu (21/10/2020). Salah satu poin yang dibahas menyangkut tentang rencana pemisahan perjanjian tripartit antara SBS, Pemkot Serang dan Pemerintah Kabupaten Serang.

Walikota Serang, Syafrudin mengatatakan, saat ini Pemkot dan DPRD tengah menggodok Perda terkait Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam). Perda ini dibuat untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pengelola air minum di Kota Serang.

Kedatangannya di SBS, kata dia, tidak lepas dari kaitan peneribitan perda tersebut. Oleh karena itu, pihaknya berkeinginan agar SBS memperbaharui perjanjian pengelolaan air dengan memisahkan perjanjian secara tersendiri dengan Pemkot Serang.

Baca juga  Korban Laka Truk Tangki Kimia di Tol Merak Dirawat di 2 Rumah Sakit, 23 Orang Diizinkan Pulang

“Mou ini sudah beberapa tahun lalu, kami punya keinginan dengan perundam di Kota ini, agar dipiaahkan MOU dengan Kabupaten Serang, Mou dengan Kota serang tersendiri dalam rangka peningkatan PAD Kota Serang,”ungkapnya kepada media usai pertemuan.

Ia menyatakan, dengan pemisahan ini diharapkan dapat terjalin kerjasama berkelanjutan kedua pihak.

“Mudah-mudahan kedepan setelah ada perda perundam, insya Allah Sauh Bahtera ini bisa terpisah,” tuturnya.

Lanjut Syafrudin, meski keinginan tersebut telah disampaikan namun pihaknya belum bisa menjelaskan detail berapa besar potensi pendapatan yang akan dicapai jika dipisahkan. Pembahasan masih akan dibahas lebih lanjut.

Dalam kesempatan itu, orang nomor satu di Kota Serang ini juga menyinggung tentang royalti yang diterima Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Tirta Madani Kota Serang dari SBS.

Baca juga  Jadi Temuan OJK, Aset Tanah BPRS Cilegon Mandiri Dijual

“Ini kaitan dengan royalti dengan PDAB. Kemudian juga dengan pajak. Alhamdulilah kami pemerintah Kota Serang terima pajak Rp 75 juta setiap bulan,” paparnya.

Sementara, General Manager PT. Saubatera, Joko Purwono sepakat dengan rencana Pemkot Serang yang meminta perjanjian yang selama ini terjalin dengan Kabupaten Serang bisa dipisahkan. Untuk teknisnya, kata dia, masih akan dibahas lebih lanjut.

“Setuju saja. Karena kita berioriantasi disini. Karena kita disini, apa yang bisa kita lakukan, akan kita bantu,” ungkapnya. (SSC-03/Red)