CILEGON, SSC – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon, Maman Mauludin buka suara terkait Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK (Komisi Pemberantasan Koropsi) Kota Cilegon yang masih rendah atau di angka 66 dan hasil Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Kota Cilegon dengan skor 83. Maman menyatakan, kedua skor tersebut rendah karena terdapat OPD yang belum memenuhi pengisian form penilaian survei KPK.
“Ternyata dari internal di kita (OPD) yang belum baik. Kemungkinan pemenuhan dari teman-teman yang tidak perduli untuk mengisi survei penilaian tersebut. Sehingga hasil survei penilaian integritas sangat rendah,” kata Maman kepada awak media ditemui di Aula Setda II Kota Cilegon, Senin (25/8/2025).
Menurut Maman, semestinya OPD lebih perduli dan mengisi hasil survei yang sudah diperintahkan oleh KPK.
“Kalau diluar sana sudah bagus. Cuman SPI saja yang rendah penilaiannya. Kalau ada teman-teman diminta untuk mengisi survei itu harusnya diisi dengan baik,” ujar Maman.
Kata Maman, ada 8 area intervensi yang harus ditindaklanjuti oleb Pemkot Cilegon sudah direkomendasikan oleh KPK. Yakni, manajemen ASN, perencanaan, penganggaran, pengelolaan BMD, optimalisasi pajak daerah, pengadaan barang dan jasa, pengawasan APIP dan pelayanan publik.
“Ada 8 area yang harus kita penuhi itu semuanya,” jelas Maman.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Cilegon Mahmudin mengungkapkan, penilaian SPI tersebut sudah berlangsung sejak 1 Agustus sampai 30 Oktober 2025 nanti.
Dirinya meminta kepada para kepala OPD Pemkot Cilegon beserta seluruh camat dan lurah se-Kota Cilegon untuk dapat mengawasi para pegawainya.
“Maka kita sosialisasikan hari ini menindaklanjuti dari kedatangan KPK minggu lalu, dan mewajibkan seluruh kepala OPD untuk dapat kembali mensosialisasikan kembali kepada para pegawainya,” ungkapnya.
Ia meminta kepada para pegawai Pemkot Cilegon yang mendapatkan SPI tersebut dimohon untuk dapat mengisi survey-nya dengan yang baik.
“Mungkin mereka takut karena surveynya dari KPK langsung, tapi kami mohon kepada staff atau pegawai lainnya yang terpilih untuk mengisi survey, langkah pertama itu jelas harus diisi,” pungkasnya. (Ully/Red)
