Rapat Paripurna penjelasan Raperda Prakarsa di gedung DPRD Kota Serang, Senin (15/3/2021). Foto Fathul Rizkoh/Selatsunda.com

SERANG, SSC – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang mengusulkan untuk membuat payung hukum peraturan daerah penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Hal itu diusulkan untuk melindungi hak-hak kesehatan warga yang tidak terlayani secara baik.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperpemda) pada DPRD Kota Serang, Mad Buang mengatakan, perda yang saat ini telah masuk dalam usulan raperda merupakan inisiatif DRPD.

“Kami (dewan) berinisiatif membuat raperda pelayanan dasar, yang (memiliki) dasar hukum yang jelas untuk melayani masyarakat. Iya ada pedoman (petunjuk) dalam pelayanan kesehatan,” katanya kepada awak media usai menghadiri rapat paripurna Raperda Prakarsa, di Gedung DPRD Kota Serang, Senin (15/3/2021).

Ia mengungkapkan, raperda tersebut diusulkan lantaran ada keluhan dari masyarakat terkait pelayanan kesehatan di beberapa fasilitas kesehatan. Keluhan,kata Mad Buang, bermacam-macam salah satunya terkait penggunaan kartu BPJS di fasilitas kesehatan.

Baca juga  Pemkab Serang Bongkar Tujuh THM di JLS Cilegon

“Kami DPRD mendengar masih banyak keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan. Kadang-kadang, pengguna BPJS tidak terlayani dengan baik,” jelasnya.

Di lokasi yang sama, Walikota Serang, Syafrudin mengklaim bahwa 16 fasilitas kesehatan di Kota Serang sudah mempunyai fasilitas yang memadai. Meskipun begitu, dirinya tetap akan meningkatkan pelayanan agar masyarakat dapat terlayani dengan baik.

Orang nomor satu di Kota Serang ini pun sepakat dengan Raperda penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kota Serang. Namun ia belum bisa berbicara banyak sebab jawaban atau tanggapan Walikota Serang akan disampaikan pada Kamis (18/3/2021) mendatang.

“Harus dimaksimalkan, ditingkatkan, karena harus nyaman, tertib, dan lainnya. Intinya perda ini akan membahas yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan,” pungkasnya. (SSC-03/Red)