CILEGON, SSC – Rencana Pemerintah Kota Cilegon yang akan melelang kembali tiga jabatan Kepala OPD yang sebelumnya telah dipilih dimasa kepemimpinan Kepala Daerah Lama, Edi Ariadi-Ratu Ati Marliati disoal Wakil Ketua DPRD Cilegon Hasbi Sidik.
Politisi Partai Gerindra ini mempertanyakan ketegasan Walikota dan Wakil Walikota Saat ini, Helldy Agustian dan Sanuji Pentamarta. Kebijakan yang diambil terkesan dibuat mengambang.
Menurut dia, dimasa kepemimpinan Edi-Ati sudah ada tiga calon Kepala OPD yang lolos seleksi terbuka (selter) dan tinggal dilantik. Namun dimasa pemerintahan Helldy-Sanuji, hal itu tidak ditindak lanjuti tetapi malah dikaji ulang.
Meski memang ada hak prerogatif kepala daerah saat ini akan mengkaji hasil tersebut, namun ia meminta apa alasan yang mendasarinya. Karena, kata Hasbi, Helldy-Sanuji perlu tahu bahwa lelang jabatan yang sebelumnya dilakukan telah ditempuh dengan prosedur yang panjang. Anggaran pun sudah digelontorkan untuk pelaksanaan lelang selter tersebut.
“Segera dong putuskan sekarang. Kan sudah ada 3 besar pejabat yang sudah
lolos dalam tahapan tiga besar hasil seleksi terbuka (open bidding) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Kenapa tidak mereka (3 besar) itu didefinitifkan? Kenapa musti open bidding/lelang jabatan ulang? Harus jelas dong alasannya kalau memang mau di open bidding lagi. Karena kan kalau mau lelang jabatan ulang butuh anggaran besar lagi. Memang semua ini hak prerogatif dari walikota dalam menentukan. Tapi kasih penjelasan juga jika mau diulang dan tidak diulang,” kata Hasbi kepada awak media ditemui di Gedung DPRD Cilegon,
Rabu (21/4/2021).
Politisi Partai Gerindra menjelaskan, saat ini jabatan yang dilelang baik Direktur RSUD Cilegon, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Kepala Dinas Kesehatan diisi sementara oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) dan yang menjabat rangkap jabatan. Kemudian ada juga kepala OPD yang merangkap jabatan di OPD lain.
Meski dalam aturan diperbolehkan rangkap jabatan namun kata dia, untuk di pemerintahan dengan kondisi tersebut justru akan membuat kinerja menjadi tidak optimal.
Kondisi tersebut juga sama dengan jabatan pimpinan birokrasi tertinggi di Cilegon. Sekretaris Daerah (Sekda), Maman Mauludin, kata dia, juga masih merangkap jabatan sebagai Plt Kepala BPKAD.
“Kayak contoh saja, kita (Pemkot Cilegon) ada staf ahli merangkap OPD satu. Ada Asda merangkap kepala dinas. Saya kira kalau kondisi ini terjadi hingga rentan yang cukup lama dan tidak diperhatikan oleh walikota justru akan kurang optimal di pemerintahanya,” ujar Hasbi.
“Saya gak bisa membayangkan posisi pak Sekda Cilegon (Maman Mauludin) yang banyak masalah yang musti dirinya pikirkan untuk Kota Cilegon. Sudah banyak masalah Cilegon ditambah lagi masalah pendapatan. Pastinya konsentrasi beliau terpecah. Jadi tolong, semua OPD yang kosong segera diisi segera dengan pejabat-pejabat yang memang profesional,” ucapnya.
Sebagai legislatif, dia pun mengingatkan agar hal itu tidak berkepanjangan. Jangan sampai kebijakan tidak diambil malah menurunkan performa pemerintah.
“Tugas kami (DPRD) ingin mengingatkan Pak Walikota (Helldy Agustian) untuk segera merapikan susunan organisasi. Jangan sampai kebanyakan Plt di suatu OPD,” pungkasnya. (Ully/Red)
