Pemkot Cilegon mendantangi Kementerian PUPR, Jumat (9/6/2023). Foto Istimewa

JAKARTA, SSC – Wali Kota Cilegon Helldy Agustian menyambangi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Jumat (9/6/2023). Wali Kota Helldy datang untuk membahas beberapa program pembangunan yang akan diharapkan dapat disinergikan dengan Kemen PUPR.

Wali Kota Helldy datang dengan didampingi sejumlah pejabat Plt Asisten Daerah (Asda) II Ahmad Aziz Setia Ade Putra, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sabri Mahyudi dan Kepala Dinas Kominfo Agus Zulkarnain, Plt Kepala Dinas PUTR Kota Cilegon Heri Suheri, serta beberapa pejabat teknis lainnya.

Pertama, Helldy dan rombongan langsung ke gedung Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya. Ia menyampaikan beberapa program yang diharapkan bisa bersinergi. Mulai soal kebutuhan air baku dari bendungan, sanitasi, kawasan kumuh dan juga pengolahan lumpur tinja.

Setelah ke Ditjen Cipta Karya, Walikota dan rombongan menyambangi Direktorat Jenderal Bina Marga. Disana, Helldy secara khusus datang menyampaikan terima kasih karena Pemkot Cilegon mendapatkan anggaran Rp112 miliar untuk memperbaiki Jalan Lingkar Selatan (JLS).

“Kami juga ingin jika jalan kota lainnya bisa dibangun lewat anggaran pusat,” harapnya.

Helldy menerangkan, gencarnya Pemkot mencari pembiayaan pembangunan dari pusat bukan tanpa alasan. Itu semua karena APBD diprioritaskan untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM), seperti Rp120 miliar untuk beasiswa full sarjana sebanyak 5 ribu mahasiswa se-Cilegon.

Baca juga  Walikota Cilegon Helldy Kumpulkan Pejabat di Rumah Dinas, Apa Yang Dibahas?

“Jadi memang kami datang untuk menyampaikan beberapa program yang diharapkan bisa bersama disinergikan antara pemerintah pusat dan daerah,” bebernya.

Kemudian, Helldy juga datang ingin mematangkan program soal pembangunan pengelolaan sampah dari bank dunia senilai Rp120 miliar lebih.

“Harapannya ini bisa dilakukan dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman, sebelum adanya pekerjaan sambil paralel terus menyempurnakan dokumen dan ketentuan yang dibutuhkan,” terangnya.

Selanjutnya untuk kawasan kumuh, kata Helldy, pihaknya juga mengharapkan bisa bersinergi terkait pengentasan kawasan kumuh di Kota Cilegon seluas 37 hektar yang tersebar disejumlah titik. Hal itu, kata Helldy, butuh sinergis dari kementerian.

 

Program selanjutnya yang dibahas terkait kebutuhan air baku, dimana Kota Cilegon melalui Perumda Cilegon Mandiri masih terbatas mendapatkan kuota air baku sehingga hingga kini hanya mampu memfasilotasi 20 persen warga.

“Untuk itu, diharapkan ada kebijakan untuk bisa meningkatkan kapasitasnya untuk Kota Cilegon,” kata dia.

Demikian juga, pihaknya masih berharap adanya bantuan dan sinergitas untuk pembangunan jalan tingkat kota yang bisa dialokasikan kembali untuk Kota Cilegon.

“Tadi juga sudah koordinasi, ternyata bisa juga untuk jalan kota. Nanti ini akan ditindaklanjuti secara serius agar ada alokasi dari pusat,” jelasnya.

Baca juga  Pemkot Cilegon Masih Kaji Rencana Pemindahan RKUD ke Bank Banten

Sementara itu, Direktur Sanitasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Tanozisochi Lase menyampaikan, ada dua media yang bisa dilakukan untuk mensinergiskan program Kemen PUPR dengan pemerintah daerah.

Misalnya, kata Lase, pertama medianya lewat rencana induk, dimana itu menjadi jembatan untuk bisa dimohonkan kepada Kemen PUPR. “Perencanaan itu dari Pemkot dulu, misalnya rencana induk air minum, air limbah dan lainnya sebab jangan sampai kaki bantu malah tidak menyelesaikan masalah,” ujarnya.

Media selanjutnya, yakni Kemen PUPR punya balai atau satuan kerja  (Satker) di setiap daerah. Artinya bisa masuk dalam perencanaan melalaui balai.”Kami punya balai dan tugasnya menyusun program cipta karya urutannya dari program kota nanti didampingi, mana yang menjadi prioritas jadi semacam program jangka menengah,” katanya.

Sementara, Ditjen Bina Marga Hedy Rahadian menyampaikan, jika pihaknya siap untuk terus mendorong pembangunan di daerah termasuk Kota Cilegon. Bukan saja soal JLS, tapi juga jalan kota bisa diajukan sepanjang secara spesifikasi besar.

“Bisa tinggal nanti koordinasi, dan tentu ada mekanismenya untuk donput dahulu dalam sistem, baru nanti akan dialokasikan jika jadi prioritas dan memenuhi ketentuan,” paparnya. (Red)