CILEGON, SSC – Rencana Pemerintah Kota Cilegon mempercepat rotasi dan mutasi ASN lanjutan tampaknya belum dapat dilakukan pada Mei ini. Hal itu belum dapat dilaksanakan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah Pusat yang meminta agar daerah menyesuaikan aturan penyederhanaan birokrasi.
Walikota Cilegon, Helldy Agustian mengaku dirinya telah mengadakan rapat dengan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), beberapa waktu lalu membahas rotasi dan mutasi lanjutan. Namun memang ada beberapa hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Diantaranya terkait aturan penyederhanaan struktur organisasi yang menyangkut pengalihan pejabat struktural menjadi pejabat fungsional.
“Kemarin kita sudah rapat dengan Baperjakat. Kita lihat mana yang didahulukan, tentunya yang fungsional yang didahulukan. Nah nanti kita akan lihat kapasitas masing masing. tentunya yang dipromosikan cukup sedikit,” ujarnya, Rabu (25/5/2022).
“Karena nanti eselon IV, fungsional. Eselon III juga nanti suatu ketika akan fungsional. Ini pertimbangan pusat,” ucapnya.
Kemudian pertimbangan lain juga menyangkut perubahan nomenklatur. Ia mencontohkan seperti peleburan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, sebagian nanti akan digabung ke Dinas Pendidikan dan Sebagian lainnya ke Dinas Pemuda dan Olah Raga.
“Tentunya sistem yang saat ini sudah berbeda. Disbudpar menyatu ke Dindik dan Dispora. Kemudian di DPMPTP, Kabidnya juga difungsionalkan,” tuturnya.
Adanya penyesuaian aturan tersebut, Helldy mengaku membutuhkan waktu untuk rotasi dan mutasi dan meminta maaf menjadi terlambat. Ia berharap, meski jadwal belum sesuai harapannya setidaknya nanti saat ASN dirotasi, mutasi dan promosi telah tepat ditempatkan.
“Jadi memang perlu waktu, saya mohon maaf, kalau cukup lambat. Karena memang pertimbangannya, mudah-mudahan apa yang kita pilih the right men in the right place. Demi mencapai visi misi walikota dan wakil walikota dalam rangka percepatan pembangunan,” ungkapnya.
Soal adanya polemik satu jabatan diisi dua pejabat yang terjadi pada Dishub pada rotasi mutasi sebelumnya, Helldy menyatakan pengisian yang dilakukan telah benar. Pengisian jabatan seperti di Dishub, kata dia, dilakukan bertahap dan mengikuti perubahan nomenklatur dari lama ke baru.
“Itu tidak (masalah). Sebetulnya (pengisian) itu (nomenkrlatur) lama ke baru,”tuturnya.
Helldy kembali meminta kepada agar pegawai tidak risau dengan isu rotasi dan mutasi.
“Mutasi rotasi lebih baik dengar dari walikota jangan dengar dari pihak-pihak lain. Eselon II yang kosong nanti juga dilelang,” pungkasnya. (Ully/Red)
, beberapa waktu lalu membahas rotasi dan mutasi lanjutan. Namun memang ada beberapa hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Diantaranya terkait aturan penyederhanaan struktur organisasi yang menyangkut pengalihan pejabat struktural menjadi pejabat fungsional.“Kemarin kita sudah rapat dengan Baperjakat. Kita lihat mana yang didahulukan, tentunya yang fungsional yang didahulukan. Nah nanti kita akan lihat kapasitas masing masing. tentunya yang dipromosikan cukup sedikit,” ujarnya, Rabu (25/5/2022).){kind=link}