DPRD Kota Cilegon. (Foto Dok Selatsunda.com)

CILEGON, SSC – Dewan Perwakilan Raktat Daerah (DPRD) Kota Cilegon mengultimatum tidak akan menyetujui usulan anggaran yang diajukan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Cilegon jika penyerapan anggaran masih rendah. Hal itu juga ditekankan terkait banyaknya proyek yang dinilai masih lambat dikerjakan.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Cilegon, Erik Airlangga mengatakan, penyerapan anggaran DPUTR masih sangat jauh dari harapan pihaknya. Bahkan hingga bulan Mei ini beberapa pekerjaan salah satunya terkait kegiatan perbaikan jalan terbilang lambat. Hal ini dikemukakannya setelah mengadakan hearing beberapa waktu lalu yang turut membahas temuan LHP BPK terkait adanya lebih bayar sejumlah proyek oleh DPUTR.

Atas hasil rapat tersebut, kata Erik, Komisi IV akan merekomendasikan kepada Ketua DPRD, Isro Miraj agar mempertimbangkan anggaran yang diajukan DPUTR untuk kedepannya.

“Oh pasti tindakan kami (Komisi IV) akan kominikasi dengan Ketua DPRD Cilegon untuk tidak menyetujui semua anggaran apapun yang diajukan oleh Dinas PU. Bahkan, setiap ada kegiatan rapat RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) di perubahan bahkan rapat Banggar (Badan Anggaran) tidak akan kami undang. Kami punya hak untuk menolak dan melarang mereka datang,” kata Erik, Rabu (25/5/2022).

Hal ini dilakukan, sambung Erik sebagai bentuk sikap tegas pihaknya kepada DPUTR agar tidak main-main dengan anggaran reguler yang telah disetujui sebelumnya.

“Yah mau ngapain dikasih anggaran, Wong anggaran reguler saja gak dipake-pake mereka. Kenapa anggaran reguler tidak digunakan? Justru anggaran perubahan yang digunakan. Semestinya, anggaran reguler dipakai anggaran perubahan juga dipakai. Tahun lalu aja, Silpa mereka di 2021 mencapai Rp 500 juta dan di 2022 hingga di Mei ini belum ada tender proyek yang masuk,” tegas Erik.

Politisi Partai Golkar ini menyatakan, alasan DPUTR lambat mengerjakan proyek karena tengah menyusun dokumen-dokumen lelang. Menurutnya alasan tersebut klasik dan tidak masuk akal.

“Persoalan dokumen itu klasik bagi kami. Sudah tidak ada lagi tengah mengurus atau menyusun dokumen. Kami minta minggu depan dokumen sudah masuk ULP. Mereka (PU) berjanji di bulan Juli semua sudah akan diserahkan,” tegasnya.

Kepala DPUTR Kota Cilegon, Heri Mardiana Heri menyatakan, jika seluruh pekerjaan telah terjadwalkan dan saat ini sedang dalam proses di Unit Layanan Pengadaan (ULP).

“Kami sudah merencanakan semua kegaiatan tender, sudah masuk ULP dan sehinggga bisa dikerjakan secepatnya,” paparnya.

Terkait temuan BPK yang menemukan kelebihan pembayaran, kata Heri, pihaknya lapang dada menerima kritikan dari Komisi IV DPRD Kota Cilegon.

“Sepakat, kan saya punya komitmen dengan pimpinan dengan Pak Wali dengan menandatangani pakta integritas, itu juga resiko kami sebagai kepala OPD dengan pimpinan kami,” ujarnya. (Ully/Red)