Anggota Komisi II DPRD, Hasbi Sidik mencecar penyataan dan pertanyaan kepada Manajemen RS Hermina saat rapat hearing lintas 4 Komisi di DPRD Cilegon, Rabu (3/3/2021). Foto Ronald/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Anggota DPRD Kota Cilegon dari lintas 4 komisi mencecar pertanyaan dan pernyataan kepada PT Medikaloka Hermina selaku manajemen RS Hermina dalam rapat hearing (dengar pendapat) yang digelar di Ruang Serbaguna DPRD Cilegon, Rabu (3/3/2021). Manajemen dicecar mulai dari masalah ceceran tanah yang dikeluhkan warga akibat proyek rumah sakit, perizinan hingga rencana perekrutan tenaga kerja.

Rapat hearing yang digelar pada pukul 14.00 WIB dipimpin oleh Syihabudin Sibli dihadiri juga Kepala DPMPTSP, Wilastri, Kepala Dinas LH, Tb Didi Sukardi dan Kepala Disnaker, Suparman.

Aam Amarullah selaku Anggota Komisi mengawalinya dengan melontarkan pertanyaan mengenai andalalin perusahaan. Menurutnya masalah ceceran tanah tidak terselesaikan dibahas jika tidak dihadiri oleh Dishub.

Rapat Hearing lintas 4 Komisi DPRD di Ruang Serbaguna DRPD Cilegon

Hal yang sama juga dilontarkan oleh Anggota Komisi II, Hasbi Sidik. Ia yang saat kejadian mengalami langsung ceceran tanah mengaku sangat kecewa. Karena kondisi tersebut berada ditengah kota.

Menurutnya, dalam rapat semestinya dihadiri Dishub. Ia menyatakan, jika ceceran tanah bukan soal masalah perizinan saja tapi lebih didasari persoalan teknis. Kembali dilontarkannya, Kota Cilegon memang kota yang kecil dan memang perlu investasi seperti pembangunan RS Hermina. Akan tetapi dalam pembangunan itu jangan sampai mengabaikan hak masyarakat. Dengan terjadi ceceran tanah, dia pun melihat tidak ada pengawasan dari Dishub dan perlu dilakukan untuk ke depan.

Selain itu, Anggota Komisi III, Ajat Sudrajat juga melontarkan pertanyaan. Dari masukan yang diterimanya dari masyarakat dan Disnaker, bahwa ada surat terkait rencana rekrutmen perusahaan melewati RT/RT, lurah dan camat. Dia mempertanyakan mengapa mekanisme tersebut harus melalui cara itu. Padahal Pemkot memiliki Disnaker yang bisa membantu memfasilitasinya. Kemudian ia juga menolak perekrutan dengan cara pengiriman lamaran kerja lewat email. Karena banyak masyarakat yang ingin melamar dengan cara manual.

Baca juga  Larangan Warung Nasi Buka di Siang Hari Tuai Kontroversi, Ini Penjelasan Walikota Serang Syafrudin

“Apapun investasi di Cilegon kita dukung. Tapi saya menolak itu melalui email. Bagaimanapun juga kalau ingin melamar melalui Disnaker. Check pointnya kita di Disnaker, bukan melalui camat, lurah dan RT RW. Tolong surat itu diralat. Karena masyarakat Cilegon banyak yang belum mampu jika melalui email,” tuturnya.

Pernyataan kemudian kembali dicecar oleh Anggota Komisi II, Ibrohim Aswadi. Ia belum melihat, rekayasa lalulintas terkait pembangunan RS Hermina dilakukan Dishub. Padahal syarat rekomendasi andalalin dikeluakan harus menempuh itu.

Dia menyatakan, meski manajemen Hermina telah meminta maaf soal ceceran tanah akan tetapi seluruh yang menyangkut pembangunan hingga menimbulkan keresahan masyarakat harus dijelaskan. Karena semua itu berkaitan sebelum pembangunan (pra konstruksi) dilakukan, saat konstruksi dan operasional yang mana dibangunnya di tengah masyarakat Cilegon.

Ibrohim juga menanyakan terkait rekrutmen yang dilakukan manajemen Hermina. Menurutnya, sampai saat ini belum ada penjelasan yang jelas dari manajemen mana tenaga kerja yang akan diprioritaskan untuk direkrut. Begitupun klasifikasi rekrutmen tenaga kerja yang skill dan non skill. Ia khawatir rekrutmen yang dilakukan lebih memprioritaskan tenaga kerja diluar Cilegon ketimbang tenaga kerja lokal. Seperti biasa yang terjadi pada perusahaan Jakarta yang berinvestasi di Cilegon.

“Saya ingin menanyakan ke Hermina yang skill dan non skill. Jangan sampai sekuriti diimpor dari Jakarta,” bebernya.

Sementara pernyataan juga dicecar oleh Anggota Komisi II, Sanudin. Politisi PKB ini meminta agar perusahaan melibatkan Disnaker dalam proses rekrutmen. Menurutnya, kurangnya 2 meter persegi luas tanah Hermina yang luasannya 9.998 meter persegi ada kesan menghindari pengurusan amdal. Sehingga yang diurus adalah dokumen UPL dan UKL di mana menurutnya Disnaker tidak dilibatkan dalam perekrutan.

Baca juga  Moncer di Pileg 2019, PAN Siapkan Kader di Pilkada Cilegon 2024

Dalam rapat itu, Kepala Departemen Perizinan PT Medikaloka Hermina, Arie saat awal hearing telah meminta maaf atas kejadian ceceran tanah mengklarifikasi soal luasan tanah 9.998 meter persegi yang kurang dua meter persegi. Menurutnya, tidak ada niat perusahaan menghindari perizinan. Aturan untuk mengurus amdal suatu bangunan, kata dia, adalah 5 hektar bukan 1 hektar. Seluruhnya kata dia telah disesuaikan KDB dan KLB. Sekali lagi, kata dia, tidak ada niatan untuk menghindari atau memanfaatkan celah aturan.

“Jadi luasan tanah kita 9.998 meter persegi. Batasan luasan tanah untuk mencapai amdal adalah itu 50.000 meter persegi. Sehingga 9.998 meter persegi itu,  kalau mengikuti batasan KDB dan KLB kita hanya bisa m ncapai luasan bangunan 9.000 meter. Jadi korelasinya adalah, tidak ada niatan kami. Jadi yang kami beli itu, ada kepercayaan kami, angka tidak boleh genap. Jadi sekali lagi tidak ada niatan ngelibeng, ngapusi, mencari celah aturan,” tuturnya.

Ia kemudian mengklarifikasi soal rekrutmen dengan melibatkan RT, lurah dan camat. Ia menyampaikan permohonan maaf jika dalam rekrutmen itu ada kesan eklusif. Tetapi niatan perusahaan melakukan itu untuk secepatnya menjaring pekerja yang akan bekerja di RS Hermina. Mengenai email yang tidak familiar, kata dia, itu akan diubahnya ke depan.

Usai klarifikasi, rapat hearing tampak mulai panas. Rapat pimpinan Syihabudin kemudian memutuskan untuk menunda rapat tersebut. Ia menyatakan, rapat hearing akan diagendakan kembali dengan mengundang Dishub dan DPUTR agar seluruhnya yang diaspirasikan masyarakat melalui DPRD kepada manajemen perusahaan tersampaikan dengan tepat. (Ronald/Red)