CILEGON, SSC – Kebijakan penghapusan tenaga kerja honorer di instansi pemerintahan oleh pemerintah pusat mendapat tanggapan dari daerah. Kini, Walikota Cilegon, Edi Ariadi menanggapi itu. Orang nomor satu di Cilegon ini justru menolak keras tenaga kontrak di Pemkot Cilegon dirumahkan lantaran pemberlakuan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2014.
“Saya tolak lah kalau memang ratusan tenaga kontrak di Cilegon harus dirumahkan. Justru dengan kondisi begitu, tingkat pengangguran di Indonesia semakin bertambah,” kata Edi kepada awak media di temui usia kegiatan KPU Cilegon di salah satu rumah makan di Cilegon,” Rabu (23/1/2020).
Edi beramsumsi jika rencana penghapusan tenaga kontrak tersebut akan dialihkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Asumsi saya nih kayaknya akan diganti menjadi P3K semua. Dan enggak mungkin dihapus oleh pemerintah pusat,” ujar Edi.
Senada dengan Walikota Cilegon, Ketua DPRD Kota Cilegon, Endang Effendi tidak mempermasalahkan adanya kebijakan pemerintah pusat. Akan tetapi, kebijakan tersebut tentunya perlu dipertimbangkan lebih serius.
“Rencana itu sih boleh-boleh aja. Tapi enggak musti merumahkan bahkan memberatkan TKK juga. Dalam kondisi ini, nanti kita (DPRD Cilegon,red) akan cari solusi bila perlu kita sendirilah yang akan menanyakan kebijakan tersrbut ke Kemenpan-RB. Tidak musti adanya kebijakan baru ini berimbas terhadap seluruh tenaga kontrak kan,” ujar Endang.
Politisi Partai Golkar Cilegon beranggapan dengan digantinya status TKK menjadi P3K justru akan menguatkan legalitas pegawai di tengah-tengah masyarakat.
“Yah perlu kita apresiasi jika status tersebut justru berimbas terhadap legalitas mereka. Karena selama ini legalitas mereka dianggap ragu oleh masyarakat,” pungkas Endang. (Ully/Red)
