CILEGON, SSC – Pemerintah Kota Cilegon mulai mewaspadai pelanggaran yang akan dilakukan oleh ASN (Aparatur Sipil Negera) jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
Walikota Cilegon Edi Ariadi mengatakan, pada pilkada ini, ia meminta kepada seluruh ASN di lingkup Pemkot Cilegon agar tidak terlibat politik praktis jelang pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Cilegon, yang akan berlangsung 23 September 2020 mendatang.
“Intinya jangan ada ASN yang tidak netral dalam penyelenggara Pilkada ini. Apalagi tuh, saya juga dengar sekarang mereka mempromosikan satu calon melalui pesan Whatshapp, Istagram, facebook atau media lainya. Nah itu yang enggak boleh dilakukan mereka. Sudah jelas aturanya, ASN harus netral tidak boleh berpihak kepada satu calon manapun juga,” kata Edi kepada Selatsunda.com, Kamis (23/1/2020).
Untuk mengatur netralitas pegawai di Pilkada ini, sambung Edi, Pemkot Cilegon akan mengeluarkan surat edaran imbauan kepada seluruh pegawai.
“Nanti akan kami edaran surat himbauan netralitas pegawai di Lingkup Pemkot Cilegon. Apapun yang mereka (pegawai) lakukan akan langsung dipantau oleh tim IT, tim cyber dam tim jakum dari Polres Cilegon. Makannya jangan main-main dalam hal ini,” sambung Edi.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Cilegon memperingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemkot agar tidak terlibat politik praktis jelang pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Wakil Walikota Cilegon.
“Pasti ada saksi yang bakal diterima oleh ASN jika tidak netral. Bukan hanya kepada ASN, kepada peserta Pilkada yang melibatkan ASN pada proses pencalonan maupun pemenangannya terancam dicoret dan dibatalkan sebagai peserta Pilkada,” ucapnya. (Ully/Red)
