CILEGON, SSC – Sebanyak dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Cilegon disebut penyerapan anggaran paling rendah. Dua OPD penyerapan anggaran rendah di 2019 yakni, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) dan Dinas Komunikasi Sandi dan Statistik (Diskominfo).
Hal ini terungkap pada Rapat Paripurna DPRD tentang Penyampaian LKPJ Walikota Cilegon Tahun 2019 dan pengumuman Masa Reses II Tahun 2020 Secars Online tempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon.
Walikota Cilegon Edi Ariadi mengatakan, dari 38 OPD di Cilegon, ada dua OPD penyerapan anggaran di 2019 hanya dibawah 80 persen. Sedangkan OPD lain penyerapan anggaran sudah mencapai diangka 80 hingga 90 persen.
“Penyerapanya anggaran yang hanya dibawah 80 persen, DPUTR dan Diskominfo. Itulah yang akan kita koreksi agar penyerapan anggaran di 2020 bisa meningkat dibandingkan di 2019,” kata Edi kepada Selatsunda.com,” Selasa (21/4/2020).
Edi mengungkapkan, salah satu faktor penyerapan anggaran di DPUTR rendah, yakni, banyaknya gagal lelang proyek di dinas tersebut. Sedangkan untuk Diskominfo karena gagal menyediakan video trone.
“Saya tekankan agar tahun ini tidak ada lagi serapan anggaran di bawah 80 persen. OPD harus semaksimal mungkin agar penyerapan anggaran di 2020 bisa maksimal,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Cilegon Nohroutul Uyun menyampaikan jika donumen LKPj merupakan representasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan arah kebijakan sebagaimana visi Kota Cilegon dalam RPJMD 2016-2021.
“DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan senantiasa menjunjung obyektivitas dan tetap bersikap konstruktif bagi peningkatan kinerja penyelenggara pemerintahan Kota Cilegon,” katanya.(Ully/Red)
