CILEGON, SSC – Pemkot Cilegon saat ini masih menunggu izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penyelenggaran lelang 5 jabatan eselon II yang kosong di Lingkup Pemerintah Kota Cilegon. Kelima jabatan yang akan dilelang yakni jabatan Seketaris Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Asisten Daerah 1 dan Kepala Dinas Pertanian.
Sekda Cilegon Sari Suryati mengaku, Pemkot Cilegon prinsipnya telah meminta izin kepada Pemprov Banten melalui Sekda Provinsi Banten, Al Muktabar untuk dapat melaksanakan lelang jabatan di Kota Cilegon.
“Sebelumnya kami (Pemkot Cilegon) telah menyampaikan hal ini kepada Pemprov Banten untuk dapat menggelar lelang jabatan. Dan prinsipnya sudah ada sinyal untuk Cilegon untuk menggelar lelang jabatan tersebut. Meski begitu, kami masih menunggu jawabanya seperti apa. Tentu yang akan mengetahui lebih awal dari Pemrov Banten,” kata Sari, Selasa (9/6/2020).
Lebih lanjut, masih kata Sekda, Pemkot sebelum menggelar lelang jabatan juga sudah berkonsultasi dengan Kemendagri. Pemkot telah bermohon agar karir pejabat bisa dipromosikan.
“Kalau lelang jabatan atau open bidding telah diizinkan. Karena sifatnya untuk mengisi kekosongan. Kasihan juga kalau kebanyakan Plt, pejabat kota tidak akan naik-naik jabatannya. Sedangkan untuk mutasi, memang tidak bisa dilakukan,” ujar Sekda.
Sari pun menegaskan, pihaknya pun diperbolehkan untuk mengisi kekosongan kursi jabatan esselon III. Mengingat ketika pejabat setingkat kepala bidang tersebut diangkat menjadi kepala dinas, maka ada kursi kepala bidang yang ditinggalkan.
“Kami pun diperbolehkan untuk mengisi jabatan kepala bidang yang ditinggalkan. Tapi lagi-lagi saya tegaskan, apa yang akan kami lakukan bukan mutasi,” tuturnya.
Sementara, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Cilegon Heri Mardiana menyatakan kesiapannya apabila diminta untuk mengurus mekanisme lelang jabatan oleh pimpinan.
“Kalau pimpinan meminta kami (BKPP) mempersiapkan kebutuhan lelang jabatan harus kita lakukan. Kapan pun siap jika diminta,” ujar Heri.
Ia mengaku belum mengetahui kapan open bidding akan dilaksanakan karena masih menunggu Kemendagri. “Itu tergantung izin Kemendagri kapan turunnya. Termasuk arahan kapan akan dilaksanakan open bidding itu. Kami masih menunggu,” ujarnya. (Ully/Red)
