CILEGON, SSC – Komisi IV DPRD Provinsi Banten melakukan kunjungan ke PLTU 9-10 Suralaya, Kota Cilegon. Kunjungan yang dilakukan Ida Rosida Lutfi dan Dede Rohana Putera ini sekaligus melihat kondisi nelayan dan pangkalan di Suralaya. .
Aggota Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPRD Banten, Dede Rohana menilai, penyediaan Pangkalan Nelayan oleh PLTU 9-10 Suralaya adalah program yang patut dicontoh industri lain. Sejak direlokasi dari Pantai Kelapa Tujuh, nasib nelayan menjadi lebih baik dan pangkalan yang disediakan lebih layak.
Kerja yang dilakukan manejemen PLTU tersebut, kata dia, patut diduplikasi oleh industri lainnya. Karena keselarasan industri dan nelayan dikelola secara profesional.
“Nelayan di Kelapa Tujuh itu ternyata direlokasi, dibuat area penampungan nelayan. Bagus ini. Ini saya lagi pelajari, nanti ini mau kita duplikasi nih, harusnya kalau bisa, PT Pelindo, harusnya PT.KS, harus lainnya, bagus tuh dibikin kayak gitu. Kalau saya lihat tadi hasil kunjungan, nelayan tidak merasakan dampak penggusuran untuk kepentingan proyek PLTU 9&10, jadi lebih baguslah. Mudah-mudahan ini nanti saya sampaikan ke industri-industri yang lain biar pada bisa bikin kaya gitu,” ujar Dede, Kamis (21/1/2021).
Dede mengharapkan, agar industri lain dapat memperhatikan kehidupan nelayan, warga sekitar dan lingkungan hidup seperti PLTU 9-10. Penyediaan fasilitas pangkalan, masjid yang sangat bagus, pemberdayaan UKM, menunjukan bahwa pembangunan industri berkesinambungan dengan masyarakat.
“Ya kita sih mudah-mudahan industri yang ada di Cilegon ini bisa bersahabat baik dengan nelayan lah, dengan lingkungan, masyarakat pecinta lingkungan ya, yang dimana disitu ada pedagang, ada nelayan. Ketika dibangun sama industri, bagaimana supaya mereka itu tetap bisa beraktivitas, nah ternyata ini jadi role model baru nih, percontohan,”paparnya.
Di kesempatan sama, dia mengungkapkan ada perhatian Dewan terhadap nelayan di Tanjung Neneng, di kelurahan Kepuh, Ciwandan. Dia menilai, yang dilakukan oleh perusahaan di wilayah tersebut, kurang selaras dengan kepentingan warga di sekitarnya. Dewan berharap, ada perubahan konsep pembangunan lebih memperhatikan lingkungan disana.
Sementara Ida Rosida Lutfi menekankan, bahwa industri di Banten memang harus memperhatikan nelayan. Ini pula yang menjadi fokus dalam pembahasan Perda RZWP3K. Ida yang juga Ketua Pansus menegaskan, pembahasan Perda itu transparan dan melibatkan unsur masyarakat, termasuk kalangan nelayan. Pansus bahkan telah turun langsung ke lapangan untuk mendengar pendapat dan memantau bagaimana peta yang ada.
Menanggapi kunjungan anggota DPRD Banten, kalangan nelayan mengaku senang.
Ketua Nelayan Rukun Suralaya, Rebudin mengatakan, kunjungan dari legislatif langsung ke pangkalan menunjukan kondisi yang sebenarnya. JIka pun ada kekurangan, para nelayan berharap bisa menjadi bahan evaluasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Banten.
Dia mengungkapkan, perhatian dari PLTU Jawa 9-10 sangat signifikan. Nelayan juga berharap pemerintah daerah memperhatikan mereka.”Diharapkan pemerintah daerah bisa memberikan bantuan kepada pada para nelayan terutama, bantuan kapal,” katanya.
Selain itu, lanjut Rebudin, adanya pembangunan pembangkit listrik tersebut berdampak positif bagi lingkungan sekitar salah satunya menyerap tenaga kerja.
“Kami berharap, mega proyek yang berada di Suralaya, mampu menyerap tenaga lokal. Dengan demikian maka, perekonomiann masyarakat juga mengalami peningkatan, ditambah lagi musim pandemi corona ini, dirasa cukup sulit mendapatkan pekerjaan,” pungkasnya. (Ronald/Red)
 DPRD Banten, Dede Rohana menilai, penyediaan Pangkalan Nelayan oleh PLTU 9-10 Suralaya adalah program yang patut dicontoh industri lain. Sejak direlokasi dari Pantai Kelapa Tujuh, nasib nelayan menjadi lebih baik dan pangkalan yang disediakan lebih layak.){kind=link}