SERANG, SSC – DPRD Kota Serang meminta Pemkot Serang lebih memprioritaskan penanganan masalah sosial yang terjadi di Kota Serang.
Ketua Komisi II DPRD Kota Serang, Pujiyanto mengatakan, selama ini program penanganan sosial belum banyak menjadi perhatian Pemkot. Program cenderung difokuskan pada pembangunan infrastruktur. Padahal persoalan sosial seperti masalah kemiskinan masih melekat dan belum bisa dilepaskan dari Kota Serang yang notabene merupakan wajah ibu kota Banten.
“Jangan terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur, tapi juga fokus pada pengembangan sumber daya manusia, persoalan sosial, yang juga harus menjadi prioritas. Selama ini struktur anggaran (program penanganan sosial) belum sesuai harapan,” katanya kepada awak media usai
Kegiatan bimbingan teknis penerima bantuan sosial program kelompok usaha bersama perempuan rawan sosial ekonomi (Kube Prese) di salah satu rumah makan di Kota Serang, Selasa (9/3/2021).
Menurutnya, persoalan sosial yang masih mendera Kota Serang seperti masih maraknya manusia silver, gelandangan dan anak jalanan. Untuk mengatasi itu,
Pemkot Serang harus berkolaborasi dengan DPRD agar menemukan formula yang tepat untuk mengurangi persoalan sosial.
“Harus ada upaya. Pembinaan seperti apa ? Sehingga tidak terlalu besar menyerap anggaran (maksimalkan anggaran yang ada),” ucapnya.
Mengenai program Kube Prese yang dijalankan Dinsos, ia mengaku prihatin.
Program yang menurutnya bisa mengurangi masalah fakir miskin dengan pemberian stimulus bantuan, belum berjalan optimal. Bantuan yang menyasar 60 kelompok usaha baru bisa diberikan kepada 10 kelompok. Target itu tidak tercapai karena Pemkot beralasan terbatas anggaran.
“Kalau diberikan bantuan tunai langsung (BLT) atau sembako langsung habis. Tetapi dengan program ini berkepanjangan dan berkelanjutan. Artinya ini salah satu bentuk pembinaan dari pemerintah agar masyarakat yang termasuk (kelompok) miskin mau berwirausaha,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Serang, Moch Poppy membenarkan, anggaran untuk program penanganan sosial belum menjadi skala prioritas. Target program Kube Prese dengan bantuan Rp 17 juta per kelompok usaha belum sepenuhnya tercapai karena minim anggaran.
“Keterbatasan (anggaran) di Pemkotnya. Kami-kan hanya pelaksana teknis. Hanya bisa segitu ya kami berikan,” ujarnya.
Meski anggaran pada program Kube Prese terbatas namun diharapkan bantuan yang diberikan dapat membantu. Paling tidak keberlangsungan kelompok usaha dapat tetap terjaga.
“Mungkin tidak langsung meningkatkan taraf hidupnya tapi paling tidak ada upaya lain (mulai berusaha). Kita harapkan dengan bantuan ini mereka bisa berdaya,” pungkasnya. (SSC-03/Red)
