CILEGON, SSC – Wakil Walikota Cilegon menyesalkan banyak penyaluran bantuan sosial (bansos) di Dinas Sosial (Dinsos) yang diperuntukan untuk masyarakat Cilegon, tidak tepat sasaran. Kondisi ini di perparah karena data penyadang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Cilegon amburadul.
Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta mendesak agar Dinas Sosial segera memperbaiki dan membenahi kembali data-data warga miskin yang harus menerima PMKS.
“Data-data harus dibenahi lagi, ada pembaharuan data, ada update yang mesti dilaksanakan,” ujar Sanuji kepada wartawan, Rabu (24/3/2021).
Politisi PKS ini juga mengungkapkan, akibat kondisi tersebut, banyak masyarakat miskin tidak menerima bantuan dari pemerintah. Sebaliknya, masyarakat golongan ekonomi mampu justru mendapatkan bantuan tersebut. Untuk itu, kata dia, kedepan tidak boleh kembali terjadi, karena bantuan sangat penting bagi kesejahteraan sosial masyarakat dan wajib tepat sasaran.
“Ini sangat penting, ada 26 kriteria penyandang masalah kesejahteraan sosial, banyak bantuan terkait kemiskinan, sosial, covid dengan basis data dari Dinsos,” ujarnya.
Disinggung katagori masyarkat yang termasuk dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial, yaitu, pengamen, pemulung, anak jalanan, hingga gelandangan.
“Kedepan kita ingin membangun Cilegon, mereka harus diberdayakan. Masyarakat Cilegon harus diberdayakan dengan pekerjaan yang bermartabat,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinsos Kota Cilegon Jubaedi berjanji akan membenahi data warga miskin yang akan menerima bantuan dari pemerintah.
“Di 2021 kita prioritas untuk perbaikan data, proses verifikasi validasi dengan belajar dari evaluasi data kita,” ujarnya.
Ia menuturkan, untuk memperbaiki validasi data tersebut, pihaknya secepatnya akan melakukan peninjuan langsung ke lapangan memastikan kembali keakuratan data.
Kedepan, agar penerima bantuan efektif, masyarakat yang terdata sebagai masyarakat miskin penerima bantuan harus mau dipasangi label masyarakat miskin penerima bantuan di rumahnya.
“Kalau tidak nanti jadi peluang bagi yang tidak layak menerima namun menerima bantuan seperti yang diceritakan pak Wakil Walikota,” ujarnya.
Dalam hal ini, pihaknya juga berencana akan memperkuat pusat kesejahteraan sosial untuk layanan aduan, layanan kepesertaan BPJS Kesehatan, layanan usulan penerima bantuan sosial, dan lainnya.
“Masyarakat miskin tapi gak punya BPJS kan masih banyak,” ujarnya. (Ully/Red)
 di Dinas Sosial (Dinsos) yang diperuntukan untuk masyarakat Cilegon, tidak tepat sasaran. Kondisi ini di perparah karena data penyadang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Cilegon amburadul.){kind=link}