CILEGON, SSC – Pemerintah Kota Cilegon dengan DPRD Kota Cilegon telah menyepakati APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon, Senin (29/11/2021). Dalam paripurna tersebut, Pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp1,76 triliun. Pendapatan ini mengalami penurunan jika dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp. 1,8 triliun.
Untuk sektor Belanja Daerah disepakati sebesar Rp2,2 triliun. Besaran anggaran belanja ini jauh lebih tinggi dibandingkan pada APBD 2021 sebesar Rp1,98 triliun. Pos Belanja yang melebihi Pendapatan ini mengakibatkan anggaran mengalami defisit sebesar Rp 441,2 miliar. Guna menjadikan defisit anggaran menjadi imbang, maka Pemkot Cilegon dan DPRD Kota Cilegon mencantumkan sektor pembiayaan dari Silpa APBD Kota Cilegon 2021 sebesar Rp457,7 miliar dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp16,5 miliar.
Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Hasbi Sidik mengatakan, terdapat sejumlah kebijakan yang mempengaruhi pendapatan menurun. Salah satunya menyangkut penghapusan pendapatan Penaerangan Jalan Umum (PJU).
“Alasan kenapa turun karena adanya penghapusan pendapatan Penerangan Jalan Umum (PJU), pandemi Covid-19 sehingga target pendapatan menurun,” katanya saat ditemui di DPRD Kota Cilegon.
“Untuk PJU, rencanaya Pemkot Cilegon akan berkirim pusat ke pemerintah pusat terkait penghapusan ini. Karena faktor ini, pendapatan kita berkurang sampai Rp200 miliar,” sambungnya.
Politisi Partai Gerindra ini mendesak agar OPD bisa berinovasi dalam meningkatkan pendapatan ini. Apa yang bisa dijadikan sumber pendapatan itu yang musti ke gali.
Terkait naiknya sektor belanja, Hasbi mengatakan hal tersebut diputuskan untuk memenuhi janji-janji politik kepala daerah Kota Cilegon. Hasbi mengatakan jika pihaknya akan mengawal implementasi dari alokasi belanja pada APBD Kota Cilegon 2022 itu.
“Kenapa naik, ya itu karena untuk memenuhi kepentingan kepala daerah. Sehingga tugas kami adalah memantau penggunaan anggaran itu,” tuturnya.
Saat dikonfirmasi terkait ini, Walikota Cilegon Helldy Agustian yang ditemui di Kantor Walikota justru menghindari pertanyaan wartawan.
“Ke Sekda saja sana,” ujar Helldy seraya meninggalkan wartawan. (Ully/Red)
. Dalam paripurna tersebut, Pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp1,76 triliun. Pendapatan ini mengalami penurunan jika dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp. 1,8 triliun.Untuk sektor Belanja Daerah disepakati sebesar Rp2,2 triliun. Besaran anggaran belanja ini jauh lebih tinggi dibandingkan pada APBD 2021 sebesar Rp1,98 triliun. Pos Belanja yang melebihi Pendapatan ini mengakibatkan anggaran mengalami defisit sebesar Rp 441,2 miliar.){kind=link}