CILEGON, SSC – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon bersama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menyepakati 22 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2024.
Persetujuan ini disepakati dalam Rapat Paripurna Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD I Kota Cilegon, Hasbi Sidik didampingi Wakil Ketua II DPRD, Nurrotul Uyun serta dihadiri Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamarta di Ruang Paripurna DPRD Cilegon, Selasa (4/6/2024).
Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta mengatakan, pada tahun 2024 diperlukan adanya perubahan Propemperda. Hal tersebut dilakukan untuk mengakomodasi adanya delapan usulan Raperda yang telah direncanakan pada tahun 2023, namun masih membutuhkan waktu untuk melakukan pembahasan.
“Sebenarnya perubahan ini karena di 2023 ada yang tidak selesai pembahasannya, maka dimasukan di 2024 jadi harus ada perubahan,” ujar Sanuji.
Oleh karenanya, pihaknya berharap dengan adanya perubahan tersebut akan mempercepat pelaksanaan pembangunan Kota Cilegon dari sisi regulasi yang menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai azas umum pemerintahan yang baik.
“Prioritas itu Raperda soal narkotika karena itu termasuk yang ditunda. Itu kan sudah darurat juga kita, kita daerah transit narkoba jadi berharap 2024 bisa diselesaikan. Kemudian juga soal UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Mudah-mudahan tidak sisa lagi 22 lagi bisa dibahas,” harap Sanuji.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Nurrotul Uyun mengungkapkan, dari 22 raperda, 9 di antaranya merupakan usulan inisiatif DPRD Kota Cilegon dan sisanya 13 adalah usulan Pemkot.
“Dan itu merupakan rancangan peraturan daerah yang sudah dibahas oleh Bapemperda (Badan Pembentukan Perda) DPRD Kota Cilegon dengan eksekutif,” ungkap Uyun.
Uyun memastikan, Propemperda dapat dimaksimalkan dan bisa tuntas pada tahun ini. Mengingat, langkah ini penting untuk mendorong kemajuan Kota Cilegon, khususnya dalam regulasi yang berdampak besar pada pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
“Masih ada yang dalam pembahasan, mudah-mudahan akan segera kita lakukan pembahasannya bersama-sama antara DPRD dan eksekutif. Harapannya raperda segera bisa kita tuntaskan dan ditetapkan sebagai Perda,” ujarnya.
Diketahui, delapan Raperda yang tersisa sejak 2023 dan kembali masuk program pembahasan Raperda pada 2024 antara lain Raperda tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro; Raperda tentang Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular; Raperda tentang Penanaman Modal; Raperda tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.
Selain itu, ada juga Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Terbuka; Raperda tentang Fasilitasi Pondok Pesantren; Raperda tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. (Ronald/Red)
