Anggota DPRD menghadiri Paripurna Penyampaian Raperda APBD 2020, di ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon, Kamis (10/10/2019). Elfrida Ully Artha/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Walikota Cilegon memastikan jika Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon pada 2020 mendatang merosot dari target yang diharapkan. Ini dibuktikan, pada APBD 2019 Cilegon sebesar Rp1,8 triliun sementara di 2020 dipastikan hanya mampu teralisasi sebesar Rp 1,7 trilium.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun Selatsunda.com, pendapatan diprediksi hanya Rp 1,796 triliun. Pendapatan ini meliputi, komponen pajak daerah Rp 557 miliar, komponen retribusi daerah sebesar Rp20,20 miliar, komponen penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp16,44 miliar, serta komponen lain-lain PAD yang sah Rp122,38 miliar.

“Untuk proyeksi APBD 2020 akan mengalami penurunan dari APBD 2019 ini. Di mana, APBD 2019 mencapai Rp1,8 triliun. Sedangkan APBD 2020 hanya Rp 1,7 miliar,” kata Edi dalam forum Paripurna Penyampaian Raperda APBD 2020, di ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon, Kamis (10/10/2019).

Dilanjutkan Edi, untuk pos dana perimbangan senilai Rp 872,5 miliar yang meliputi komponen bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak sebesar Rp 128,78 miliar, komponen dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 663,81 miliar.

“Pada pos dana perimbangan ini mungkin akan terjadi koreksi karena kepastianya akan menunggu hasil pemberitahuan resmi dari pemerintah pusat,” lanjut orang nomor satu Cilegon.

Edi pun mengatakan, dalam rangka mendorong tambahan peningkatan PAD, maka Pemkot Cilegon akan melakukan sejumlah hal. Khususnya mengambil strategi kebijakan yang difokuskan pada optimalisasi fungsi dan manfaat pendapatan. “Ini dilakukan dengan memperbaharui data obyek pajak, peningkatan pelayanan dan perbaikan administrasi perpajakan, peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak, serta peningkatan pengawasan internal terhadap petugas pajak,” ujarnya.

Sementara pada pos belanja, Pemkot Cilegon pun merencanakan angkanya lebih kecil dibandingkan 2019. Pos belanja diproyeksi Rp1,9 triliun, terdiri dari pos belanja tidak langsung Rp941 miliar dan belaja langsung Rp1,3 triliun.

“Pos belanja tidak langsung Rp 941 miliar itu untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan pegawai Rp 841,91 miliar, belanja hibah Rp 90,87, belanja bantuan sosial Rp 5,52 miliar, belanja bantuan keuangan provinsi/ kabupaten/kota, pemerintahan desa dan partai politik Rp 1,4 miliar, serta belanja tidak terduga Rp 2 miliar” papar Edi.

Dilanjutkan Edi, pos belanja langsung Rp 1,3 triliun dilakukan dengan meningkatkan efisiensi belanja melalui pengurangan anggaran belanja-belanja yang kurang prioritas. Juga penggunaan anggaran dari efisiensi kegiatan tahun berjalan untuk memenuhi anggaran kegiatan prioritas. “Seperti penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah. Itu berpedoman pada pasal 49 UU No 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cilegon Endang Effendi akan secepatnya membahas dokumen Rancangan APBD 2020 Cilegon dengan seluruh fraksi di DPRD Cilegon.

“Secapatnya akan kita bahas dengan teman-teman fraksi. Setelah dibahas, baru nanti akan dilakukan rapat mendengarkan tanggapan dari seluruh frkasi di sini (DPRD,red),” (Ully/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here