CILEGON, SSC – PT. ASDP mengakui Program Pengembangan Kawasan Pelabuhan Penyeberangan Merak masih menemui sejumlah masalah. Hal itu didasari karena tidak sinkronnya program dari masing-masing stakeholder yang mempunyai kepentingan pada kawasan itu.

Diketahui pengembangan pelabuhan penyeberangan merak yang akan dibangun dengan anggaran Rp. 600 miliar itu masih terkendala sejumlah hal diantaranya soal kerjasama pemanfaatan lahan milik Pemerintah Kota Cilegon yang sampai saat ini masih belum berujung. Masalah itu tidak lepas berkaitan erat dengan lahan Terminal Terpadu Merak, Kemenhub RI yang lokasinya masuk dalam pengembangan pelabuhan yakni terintegrasi dengan dermaga VI atau premium (eksekutif).

“Jadi karena memang, kita itu bikin program beda-beda. Itu yang sekarang kita tidak mau. Itu ngga bisa. Ini stakeholdernya banyak, jadi lebih terintegrasi. Jadi kalau kemarin, ASDP mau apa, Pemkot mau apa, Kemenhub mau apa, itu ngga bisa. Sekarang kita harus duduk bareng, ” ungkap Direktur Pelayanan dan Fasilitas PT. ASDP, Christine Hutabarat saat ditemui wartawan usai membahas Program tersebut dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Sapphire Restaurant, Hotel The Royale Krakatau, Cilegon, Kamis (8/5/2018).

Dengan keturutsertaan Kemko Perekonomian, sambung Christine, program yang berbeda di masing-masing institusi dapat disinkronisasi dan terintegrasi. Dengan begitu, program ASDP itu dapat selesai pada akhir bulan Desember 2019 mendatang sebagaimana target yang ditetapkan.

“Makanya kenapa ngga jalan dari dulu, karena kita punya planning masing-masing. Ini kan satu kawasan yang terintegrasi. Sudah tidak bisa lagi bicara satu institusi untuk itu. Makanya, saya minta dari Kemenko Perekonomian untuk me-lead,” paparnya.

Untuk memulai program itu saat ini, kata Christine, langkah yang akan diambil pihaknya yaitu perlu menyelesaikan masalah yang mendasar. Salah satu yang diprioritaskan terkait dengan pemanfaatan lahan Pemkot Cilegon yang ada di area Terminal Terpadu Merak (TTM) yang belum tuntas. Keturutsertaan sejumlah institusi baik Kemenhub, ASDP, Pemkot Cilegon, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) pada Kementerian Keuangan, PT. Kereta Api Indonesia dan institusi lainnya, dikatakan perlu agar masalah itu dapat diselesaikan segera.

“Kita akan buat RIP (Rencana Induk Pelabuhan, red), kira-kira satu bulan lagi kelar, selesai. Kemudian soal TTM, kita akan kerjasama dengan Pemkot dan kemenhub. Pola kerjasamanya kira-kira kita sudah dapat, tinggal kita mau rapat kecil di Kemenhub dengan melibatkan DJKN,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Sarana Prasarana Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Yuyun Endang Wahyu Ningrum yakin jika permasalahan – permasalahan pengembangan pelabuhan merak dapat selesai. Hal itu perlu koordinasi dan kerjasama semua pihak termasuk menyelesaikan pemanfaatan lahan yang akan digunakan.

“Yang ada disini kan ada BPTD yang jadi leading sektor. Tetapi jika itu diangkat ke pusat, Dirjen Darat, Dirjen Kereta Api dan Biro kerjasama di Kemenhub (akan menyelesaikan, red). Jadi harus dijelaskan, ini punya siapa, batasnya mana. Kemudian nanti dikerjasamakan dengan pola seperti apa. Pembagian keuntungan dan sebagainya,” pungkasnya.

Pada pemberitaan sebelumnya, Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Merak yang diketahui dicoret dari Program Stategis Nasional (PSN), dibahas oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Sapphire Restaurant Hotel The Royale Krakatau, Cilegon, Kamis (8/5/2018). Diinisiasi oleh PT. ASDP dengan mengundang sejumlah stakholder yang terlibat, pada pembahasan itu ditemukan sejumlah masalah yang teridentifikasi. Diantaranya belum terselesaikan status lahan yang digunakan dan faktor muatan penumpang. (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here