CILEGON, SSC – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cilegon akan menindak seluruh Alat Peraga Kampanye (APK) yang dianggap melanggar aturan. Penindakan ini dilakukan setelah ditetapkannya 4 pasangan calon (paslon) walikota dan wakil walikota Cilegon.

Koordinator Divisi PHL pada Bawaslu Kota Cilegon, Urip Haryanto mengatakan, kegiatan penertiban dan penindakan terhadap setiap APK yang melanggar akan dilakukan. Hal itu dilakukan karena APK yang ditetapkan harus sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 11 tahun 2020.

Oleh karenanya untuk pelaksanaan teknis dilapangan tepatnya mulai pada Kamis (1/10/2020) hingga Sabtu (3/10/2020), kata dia, pihaknya berkoodinasi dengan Satpol PP untuk menindak APK yang melanggar.

“Telah disepakati tadi dalam rapat koordinasi (rakor) antara Bawaslu dan Satpol PP Cilegon untuk menurunkan APK ilegal di setiap titik di Kota Cilegon,” kata Urip kepada Selatsunda.com dikonfirmasi melalui telepon, Selasa (29/9/2020).

Baca juga  Dibandingkan Idul Adha, Penumpang Pelabuhan Merak Saat Libur Maulid Nabi Turun 26 Persen

Menurut Urip, sejauh ini APK paslon yang terpasang di Cilegon dianggap tidak sesuai dengan aturan Peraturan KPU.

“Jadi kan banyak APK yang dipasang di jalan-jalan protokol maupun kecamatan dan kelurahan itu tidak sesuai dengan PKPU 11 tahun 2020. Dalam aturan PKPU 11 tahun 2020 harus dicantumkan nomor urut paslon dan parpol yang diusung. Tidak seperti sekarang yang sudah terpasang tidak ada nomor urut dan parpol yang diusung tersebut,” ujar Urip.

Lebih lanjut terkait APK seperti baliho, spanduk dan umbul-umbul dan APK yang dibolehkan lainnya, kata Urip, menyesuaikan aturan KPU. Begitu juga ukuran bahan kampanye juga menyesuaikan yang ditetapkan KPU. Tak hanya itu, titik penempatan baliho dan spanduk pasalon diatur juga oleh KPU.

Baca juga  Libur Panjang, Penumpang di Terminal Pakupatan Serang Meningkat

“Nanti desain spanduk masing-masing paslon itu yang mencetak dari KPU. Masing-masing paslon hanya mengerahkan desainya kepada KPU. Begitu juga titik lokasi pemasangan diatur juga oleh KPU,” lanjut Urip.

Sementata itu, Kasi Linmas pada Dinas Satpol PP Kota Cilegon Abdul Mukti menjelaskan, pihaknya akan bekerjasama dengan Bawaslu Cilegon untuk melakukan penurunan APK ilegal.

“Kami (Satpol PP) diminta oleh Bawaslu Cilegon untuk menurunkan APK ilegal. Fokus penurunan APK hanya ditingkat jalan protokol saja. Sementar untuk tingkat kecamatan dan kelurahan akan diserahkan di masing-masing linmas,” pungkasnya. (Ully/Red)