Coretan tertulis Tolak Omnibus Law di salah satu taman di Kota Serang, Senin (5/10/2020). Foto Ronald/Selatsunda.com

SERANG, SSC – Aksi penolakan terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mengalir di berbagai daerah. Serikat buruh yang ada di Provinsi Banten akan ikut turun melakukan aksi demo nasional di Jakarta, Selasa (6/10/2020), Besok.

Wakil Ketua Sosial dan Politik Dewan Pimpinan Wilayah (DPD) Serikat Pekerja Nasional (SPN) Provinsi Banten, Ahmad Saukani mengatakan, SPN Banten terkait aksi demo masih menunggu jumlah pasti dari serikat pekerja di tingkat bawah yang akan berangkat ke Jakarta.

“Tentu melihat dari instruksi DPP itu pasti mengikuti kalau daerah-daerah itu basis ada di wilayah kabupaten kota sehingga kawan-kawan di kabupaten kota ini punya inisiatif sendiri. Mereka punya aliansi. Isu ini meresahkan kita semua sehingga kawan-kawan sendiri minta izin ke kita,” ujarnya kepada awak media temui di kantornya, perumahan Kota Serang Baru (KSB), Senin (5/10/2020).

Baca juga  Selama Corona, Satpol PP Cilegon Angkut 1.800 Miras Berbagai Merek

 

Ia menyatakan, buruh di Provinsi Banten akan tetap melakukan penolakan terhadap pengesahan RUU Omnibuslaw Ciptaker. Pihaknya miris menilai pemerintah terus membahasnya ditengah pandemi Covid-19 yang belum mereda.

“Omnibus law ini membunuh pelan-pelan makanya kawan-kawan semangat semua aliansi bergerak di sebuah wilayah,” ujarnya.

Menurutnya, aksi buruh di daerah akan fokus untuk mendapatkan rekomendasi dukungan dari bupati dan walikota untuk menolak RUU Omnibus Law tersebut.

“Daerah lain fokus bagaimana itu dikemas masing-masing ke walikota dan bupati sehingga diharapkan suara itu mendapat dukungan dari kepala daerah buruknya keberatan terhadap penerapan omnibus law,” ungkapnya.

Kembali kata dia, RUU tidak memberi kepastian kerja bagi buruh. Jika disetujui DPR maka pekerja seperti karyawan kontrak dan pekerja outsourcing khawatir bila di kontrak seumur hidup bisa jadi tidak menjadi karyawan tetap.

Baca juga  Selama Corona, Satpol PP Cilegon Angkut 1.800 Miras Berbagai Merek

Ia pun mempertanyakan kehadiran negara dalam melindungi buruh Indonesia. RUU dipandangnya lebih pro pada pemberi kerja dan malah merugikan hak-hak pekerja.

“Bicara tentang jaminan pekerjaan mau dari mana kalau nanti perusahaan pengen kontraknya gak ada batas bahkan mungkin tinggal mengucapkan selamat meninggal dunia nanti serikat pekerja kalau dengan omnibus law fokus kerja masing-masing kontrak terbatas,” tandasnya.

Menyangkut aksi besok kata dia, saat ini jumlah buruh yang akan ikut belum terkonfirmasi. Karena aliansi di tingkat daerah masih melangsungkan rapat. Aksi baik di KP3B atau di Jakarta juga masih dibahas.

“Kebetulan sekarang belum tahu finalnya, saya terbatas juga informasinya karena kami ini kan teritorialnya Provinsi Banten kebetulan saya mewakili SPN Banten nya,” tegasnya. (Ronald/Red)