Suasana Rakorda TPID & TP2DD se-Banten 2024 yang digelar di salah satu hotel di Kota Serang," Rabu (21/2/2024). Foto Elfrida Ully/Selatsunda.com

SERANG, SSC – Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten mendorong Pemerintah Daerah di Banten untuk dapat terus mensosialisasikan penggunaan transaksi non tunai.

Kepala Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten, Ameriza Ma’ruf Moesa menyebut jika sampai saat ini penggunaan transaksi non tunai di wilayah Provinsi Banten sudah berjalan. Namun implementasinya masih belum berjalan optimal.

“Berdasarkan data yang kami (BI Banten) miliki, ada sebagian Pemerintah Daerah (Pemda) sudah menggunakan non tunai. Namun, penggunannya belum optimal,” kata Ameriza Ma’ruf Moesa kepada awak media usai acara Rakorda TPID & TP2DD se-Banten 2024 yang digelar di salah satu hotel di Kota Serang, Rabu (21/2/2024).

Ameriza mengungkapkan, penggunaan transaksi non tunai oleh pemda mempunyai manfaat dalam mengoptimalisasikan pendapatan asli daerah. Di mana dengan pembayaran non tunai dapat mempermudah penerimaan pendapatan seperti pembayaran pajak, retribusi parkir, retribusi pasar dan retribusi pariwisata.

Baca juga  Pertemuan Komwil III APEKSI di Depok, Wali Kota Helldy Ungkap Bonus Demografi 2045 Jadi Bahasan Utama

Untuk itu, dalam kondisi ini, kata Ameriza, perlu adanya sosialisasi yang masif dari pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan ekosistem ekonomi digital di daerah.

“Saya rasa pemerintah ini menjadi entry point bagi pengembangan digitalisasi di daerah. Kami (BI Banten) juga menghimbau untuk semua Pemerintah Daerah (Pemda) untuk terus mensosialisasikan digitalisasi tersebut sehingga masyarakat lebuh tertarik menggunakan non tunai,” ujarnya.

Mantan Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia mengungkapkan, jika dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Banten, Tangerang Raya sudah sangat mengenal dan paham akan digitalisasi. Karena itulah, perlu dukungan dari dorongan dari pemerintah daerah lainya dalan mengembangkan ekonomi digitalisasi.

Menanggapi hal ini, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menerangkan, salah satu persoalan yang dihadapi masih belum optimalnya digitalisasi di Pemda, yakni, adanya batasan kewenangan Pemda sehingga hal tersebut tidak bisa dilakukan sampai saat ini. Dengan kondisi ini, Pemprov Banten akan menyampaikan adanya batasan kewenangan daerah ini ke pemerintah pusat.

Baca juga  Pertemuan Komwil III APEKSI di Depok, Wali Kota Helldy Ungkap Bonus Demografi 2045 Jadi Bahasan Utama

“Dengan kondisi ini, maka kita akan membawanya ke jenjang yang lebih tinggi. Jenjang aturan itu pada dasarnya sudah tercipta,” jelas Al Muktabar.

Disinggung soal Pemda sudah melakukan digitalisasi, kata Al, Provinsi Banten sudah melakukan sistem digitalisasi. Seperti digitalisasi di pendatapatan belanja daerah, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban.

“Bahkan kita di proses pelaksanaan diantara ciri digitalisasi, di Barang dan Jasa kita sudah melakukan melalui E-Katalog. Itu pembuktian kita mengacu pada masuk pada area digitlitasi,” pungkas Al. (Ully/Red)