Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Banten, Ongky Sedya Dwi Sasangka. Foto Ronald/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Banten berencana akan mengembangkan sistem digitalisasi pemeriksaan kesehatan  kapal sehubungan dengan pengembangan bisnis Maritim di Perairan Selat Sunda, Banten. Program pengembangan sistem digitalisasi ini dicetuskan untuk mempersingkat waktu pemeriksaan ketika kapal berniaga.

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Banten, Ongky Sedya Dwi Sasangka mengatakan, upaya yang dilakukan itu berdasarkan pertemuan pihaknya dengan Kemenko Maritim dan Investasi dan Pemerintah Provinsi Banten, beberapa waktu lalu. Di mana saat ini Pemerintah Indonesia tengah mengembangkan bisnis kemaritiman di Banten agar kapal tidak hanya berkunjung tetapi dapat juga berniaga.

Tentu, kata Ongky, pihaknya mendukung langkah pengembangan tersebut. KKP Banten akan tetap menjaga perairan Banten dengan mencegah resiko penularan penyakit dari kapal dari luar negeri.

“Intinya pelabuhan di Banten saat ini sangat memungkinkan untuk dikembangkan untuk dunia bisnisnya. Tentunya ini menjadi tantangan kita untuk Kantor Kesehatan Pelabuhan, agar tetap menjaga perairan Banten dari resiko penyakit dari luar,” ungkap Ongky, Rabu (26/7/2023).

Baca juga  Pertemuan Komwil III APEKSI di Depok, Wali Kota Helldy Ungkap Bonus Demografi 2045 Jadi Bahasan Utama

“Banten ini nanti dikembangkan untuk meningkatkan sektor ekspor impor. Sehingga kapal-kapal yang lewat di Perairan Banten ini, tidak sekedar lewat tetapi bisa beli bensin, beli makanan dan lain sebagainya,” sambungnya.

Ongky mengatakan, setiap tahunnya kunjungan kapal ada sebanyak 2.450 kapal di 71 Terminal Kepentingan Untuk Sendiri (TUKS) di wilayah Banten.

Dengan melihat kunjungan kapal tinggi serta bisnis kemaritiman di Selat Sunda dikembangkan, kata Ongky, pihaknya akan meningkatkan pelayanan. Salah satu yang akan dilakukan yakni dengan membangun sistem berbasis digital saat melakukan pemeriksaan terhadap kapal sebelum kapal bersandar dan berniaga.

“Pertama tentunya kita harus mendukung, KKP harus siap dengan nanti beban meningkat. Bagaimana caranya, tentu kita harus mempercepat proses-(pemeriksaan kesehatan)-nya. Salah satunya dengan teknologi. Kami merencanakan akan menggunakan digitalisasi untuk pemeriksaan,” paparnya.

“Jadi kita akan combine pemeriksaan langsung, digitalisasi dan radio. Tiga sistem ini akan kita kombinasi untuk melakukan pengawasan di Perairan Banten,” ucapnya.

Baca juga  Pertemuan Komwil III APEKSI di Depok, Wali Kota Helldy Ungkap Bonus Demografi 2045 Jadi Bahasan Utama

Ongky menyatakan, pelayanan yang diberikan itu demi untuk mempersingkat waktu pemeriksaan namun tetap menjaga ketahanan nasional.

Tadinya layanan pemeriksaan kesehatan pada kapal yang biasa 2 hingga 3 jam, skrining adminstrasi dokumen dibuat lebih singkat.

Ia mengungkapkan, dengan pelayanan kesehatan yang cepat tentu akan berdampak pada citra yang dibangun. Di mana hal itu bisa menjadi daya tarik bagi kapal untu terus berniaga.

“Jauh lebih dipersingkat tetapi tetap aman buat negara. Sistem ketahanan nasionalnya tetap kita prioritaskan. Tetapi prosesnya yang tadinya lama, ini tentunya akan kita percepat. Harapan satu kapal 2 sampai 3 jam, nanti bisa jadi 15 sampai 20 menit saja. Jadi ini mungkin sebagai daya tarik nantinya ke pihak asing. Ternyata di Indonesia sistemnya sudah singkat. Ini kan bisa jadi promosi travel medicine di Banten,” harapnya. (Ronald/Red)