CILEGON, SSC – Seratusan buruh yang tergabung dalam berbagai aliansi, Banten mulai memadati halaman Kantor Walikota Cilegon.

Pantauan SSC di lokasi, turut hadir Plt Walikota Cilegon, Edi Ariadi, Sekda Kota Cilegon, Sari Suryati, Asda I Kota Cilegon, Taufiqurrohman, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Buchori Kapolda Banten Brigjen. Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kapolres Cilegon, AKBP Rizki Agung Prakoso, Letkol Inf Donny Pramono, Ketua Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi, Pertambangan dan Umum (F-SPKEP) Kota Cilegon, Rudi Sahrudin dan ketua Serikat buruh.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi, Pertambangan dan Umum (F-SPKEP) Kota Cilegon, Rudi Sahrudin mengatakan, semenjak diambil oleh oleh Provinsi Banten, peran PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) tertentu  telah kehilangan peran pengawasan tersebut. Dengan kendala ini, untuk mengantisipasi banyaknya permasalahan di kalangan buruh, seluruh Serikat buruh meminta peran PPNS harus terus ada.

“Kami meminta Pak Walikota Cilegon (Edi Ariadi) bisa memikirkan kondisi saat ini. Terlebih lagi peran PPNS di sini sudah diambil alih oleh Provinsi Banten,” kata Rudi dalam sambutanya.

Rudi menambahkan,  dengan kondisi ini, dibutuhkan peran dan Pemkot  untuk bisa memberikan kenyamanan kepada para buruh sehingga tidak lagi persoalan yang dihadapi oleh para buruh.

“Kami meminta agar Pemkot bisa bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan kepada para buruh. Bahkan, peran dari pemerintah bisa mendukung kesejahteraan masyarakat buruh di Kota Cilegon,” tambah Rudi.

Rudi pun meminta, meskipun peran PPNS telah diambil alih oleh pusat, pusat tentunya harus bisa mengawasi secara ketat perusahaan mana saja yang mempekerjakan tenaga kerja asing non skill.

“Pusat harus bisa bekerja optimal untuk bisa bertindak dalam mengawasi dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing non skill,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Walikota Cilegon, Edi Ariadi mengucapkan selamat Hari Buruh Internasionla (May Day) yang diselenggarakan di Halamam Pemkot Cilegon. Di mana, para buruh di Cilegon tidak ikut mendatangi aksinya di Jakarta.

“Saya apresiasi kepada para buruh di Cilegon yang mau melakukan kegiatan di halaman Walikota Cilegon,” ungkapnya.

Edi mengaku, kebijakan PPNS yang diambil alih oleh pusat tidak bisa diganggu gugat lagi. Meski telah diambil pusat, Disnaker Cilegon berhak melakukan pengawasan dan penindakan kepada perusahaan yang melakukan kecurangan kepada para buruh di Kota Cilegon.

“Meski diambil alih pusat, Disnaker Cilegon tidak hanya tinggal diam. Disnaker harus bisa memberikan peran dalam melakukan pengawasan maupun penindakan perusahaan mana yang melakukan kecurangan kepada buruh tersebut,” ucapnya. (Ully/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here