Pemkot dan Kejari Cilegon melaksanakan Penandatanganan kesepahaman bersama terkait Permasalahan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) di Aula Setda II Kota Cilegon,” Selasa (27/10/2020). Foto Istimewa

CILEGON, SSC – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cilegon bersepakat mencegah praktik pinjam meminjam badan usaha dalam mendapatkan proyek pengadaan barang dan jasa. Hal ini dituangkan dalam nota kesepahaman atau MoU (Momerandum Of Understanding) yang dijalin kedua pihak saat Penanganan Permasalahan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) di Aula Setda II Kota Cilegon,” Selasa (27/10/2020).

Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon, Ely Kusumastuti menjelaskan, kerjasama kedua pihak di bidang perdata dan datun ini sebagai bentuk antipasi pemerintah guna mencegah terjadinya kerugian negara. Menurutnya, praktik ini harus dicegah karena banyak pekerjaan atau tender dipindahtangankan oleh pemenang proyek ke rekenan lain. Oleh karenanya hal itu dihidari agar tidak terjadi penyimpangan.

Baca juga  Pencurian Modus Pecah Kaca Berkeliaran di Cilegon

“Kami berupaya jangan sampai (mensubkan pekerjaan). Pasti dengan hal ini akan menimbulkan banyak kerugian negara. Bahkan, sering ditemukan pekerjaan disubkontrakkan maupun pinjam bendera tidak boleh. Itu jelas perbuatan melawan hukum,” ungkapnya.

Kejari Cilegon, tambah Ely, akan berusaha secara optimal mencegah praktik pinjam bendera. Jangan sampai mengerjakan pekerjaan dengan praktik itu akan berujung persoalan hukum.

“Kami berusaha dalam konteks pendampingan, terkait fungsi kami di bidang perdata. Misalnya dalam proses pengadaan, mulai dari perencanaan kita dampingi supaya tidak terjadi kerugian keuangan negara, misalnya dalam penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) atau pun jangan sampai ada kerja sama antar panitia dan penyedia misalnya. Lebih ke fungsi-fungsi perdata,” paparnya.

Sementara, Walikota Cilegon Edi Ariadi mengapresiasi Mou yang dibuat kedua pihak. MoU juga menindaklanjuti yang pernah dijalin sebelumnya.

Baca juga  Warga Cilegon Keluhkan Lampu Penerangan PJU di JLS Banyak Yang Mati

“Penandatangan kesepakatan antara Pemkot Cilegon dengan Kejaksaan Negeri Cilegon ini merupakan perpanjangan kerjasama yang telah dijalin dengan baik terkait undang-undang permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,” ujarnya

Dengan MoU ini, kata dia, dapat dijadikan acuan proses tender dapat dijalankan sesuai mekanisme.

“Polda Banten juga menarwarkan juga kok. Baguslah kerjasama ini. Kadang-kadang teman-teman (ASN,red) suka melipir-melipir. Dengan kerjasama ini biar amanlah. Dan perlu diapreasi MoU ini,” kata Edi.

Selain Walikota Cilegon Edi Ariadi, Kejari Kota Cilegon Ely Kusumastuty, turut hadir Penjabat Seketaris Daerah (Sekda) Cilegon Maman Mauludin. (Ully/Red)