Sekda Kota Serang, Nanang Saefudin diwawancarai awak media di salah satu hotel di Kota Serang, Selasa (2/3/2021). Foto Fathul Rizkoh/Selatsunda.com

SERANG, SSC – Rencana pembangunan di Kota Serang pada 2021 tampaknya akan terganggu. Pasalnya, Pemerintah Kota Serang sejak Agustus hingga Desember 2020 belum menerima pencairan dana bagi hasil (DBH) pajak dari Pemprov Banten.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang Nanang Saefudin mengatakan, pihaknya tidak mengetahui alasan mengapa Pemprov belum menyalurkan DBH. Menurutnya, hal ini dapat menganggu rencana pembangunan, sebab rencana dapat terlaksana jika dibarengi dengan ketersediaan anggaran.

“Ya sedikitnya pasti (mengganggu), karena rencana kita banyak tapi itu akan berpulang kepada ketersediaan anggaran. Kalau anggaran ada kita mau bikin ini, mau bikin itu bisa,” katanya kepada awak media ditemui di salah satu hotel di Kota Serang, Selasa (2/3/2021).

Ia menuturkan, total penyaluran DBH yang belum dicairkan mencapai Rp 72 Miliar. Menurutnya, dengan nilai itu seharusnya Pemkot Serang bisa mempercepat pembangunan.

Baca juga  Moncer di Pileg 2019, PAN Siapkan Kader di Pilkada Cilegon 2024

“Iya, itu bisa di alokasikan ke pembangunan jalan. Berapa kilometer jalan yang bisa dibangun. Lalu, kalau untuk Covid-19 bisa untuk apa saja (penanganan),” jelasnya.

Meskipun begitu, Pemkot Serang telah berkoordinasi dengan Pemprov Banten agar DBH dapat disalurkan.

“Banyak, bukan hanya Pemkot Serang saja kan tapi seluruhnya (8 Kota/Kabupaten). Kalau kita ahlam wa sahlan karena APBD kita kecil,” pintanya.

Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang, Wachyu Budhi Kristiawan enggan berbicara banyak terkait DBH. Dirinya mengaku belum mengetahui secara detail penyaluran DBH dari Pemprov Banten ke Pemkot Serang. Sejauh ini, ia hanya mengetahui DBH yang belum disalurkan itu sejak bulan Agustus 2020.

Baca juga  Larangan Warung Nasi Buka di Siang Hari Tuai Kontroversi, Ini Penjelasan Walikota Serang Syafrudin

“Yang belum kita terima itu bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember 2020, dan Februari 2021. Kalau untuk Januari 2021 saya belum tahu itu,” katanya.

Ia menjelaskan, DBH pajak merupakan dana yang bersumber dari pendapatan yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu, untuk mendanai kebutuhan di daerah.

“DBH ini masuk ke kas daerah, kan pajak provinsi itu ada empat, dari empat itu ada bagian untuk delapan kabupaten/kota. Kalau dia dapat bulan Januari ya berikan di Februari harusnya telat-telat dua bulan berikutnya. Sebenarnya ini bicara rutinitas, rumusnya sudah ada,” tandasnya. (SSC-03/Red)