Ilustrasi (fotografis Selatunda.com)

CILEGON, SSC – Setahun sudah virus Corona merebak di Indonesia tak terkecuali penyebarannya terjadi di Kota Cilegon. Selama setahun pun zona sebaran Covid-19 di kota baja naik turun dan kondisi terkini berada di zona orange.

Saat ini, upaya Pemerintah Kota Cilegon mengendalikan Covid-19 dilakukan dengan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro. Namun penerapan regulasi itu dinilai oleh beberapa pihak masih belum optimal.

Penggiat Kesehatan di Kota Cilegon, Arriadna menyatakan, penerapan PPKM Mikro harus benar-benar bisa dioptimalisasi. Karena pengendalian dengan 5M dinilai sebagai langkah paling penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat menekan penyebaran Covid-19.

Diawal pandemi merebak pada Maret 2020 lalu kala dia menjabat Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon sempat mencanangkan, pencegahan penyebaran Corona harus digerakkan dari tatanan terbawah yakni masyarakat. Karena pandemi Covid-19 menuntut masyarakat untuk mengubah perilaku hidup sehat.

“Intinya, pandemi ini menuntut kepada kita untuk mengubah perilaku. Dengan perilaku berubah, masyarakat bisa mengendalikan Covid-19,” ungkapnya, Selasa (2/3/2021).

Menurutnya, masukan yang disampaikannya itu tidak jauh berbeda dengan penerapan PPKM Mikro yang dilakukan pemerintah saat ini. PPKM Mikro di tingkat RT/RW, kelurahan hingga kecamatan adalah upaya yang tepat.

Namun dia tidak ingin PPKM Mikro hanya sekedar pendirian posko dan seremoni saja. Karena untuk mengubah perilaku hidup sehat kepada masyarakat dengan edukasi 5M harus terus menerus dilakukan.

Baca juga  Moncer di Pileg 2019, PAN Siapkan Kader di Pilkada Cilegon 2024

“Optimalkan PPKM itu bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Jangan sampai penerapannya tidak ada isinya,” terangnya.

“Yang dioptimalkan edukasi ditingkat RT dan RW. Disana kan ada Ketua RT, RW, kalau perlu masyarakat diingatkan selalu. Misalnya di tempat berkumpul masyarakat, dipakai untuk woro-woro. Itu kan perpanjangan tangan pemerintah,” ucapnya.

Ia menuturkan, penanganan pencegahan Covid-19 pada dasarnya dilakukan dengan dua cara mulai dari hulu hingga ke hilir. Penanganan di hulu mengenai 5M dijalankan stakeholder pemerintah dan masyarakat. Kemudian dihilirnya ada upaya penanganan dari petugas medis/kesehatan yang menjalankan 3T yakni tracing, testing dan treatment.

Sejauh ini mengenai penanganan di hulu ditingkat pemerintahan, kata Arriadna, masih kerap mis persepsi. Kewenangan penanganan kerap dilimpahkan ke bidang kesehatan padahal OPD lainnya musti juga terlibat aktif.

“Banyak yang menyatakan, (penanganan pencegahan Covid-19) itu kerja orang kesehatan, puskesmas, tapi tidak bisa seperti itu pemahamannya,” tuturnya.

“Saya sewaktu tidak menjabat lagi sempat diminta Disperindag memberikan edukasi di pasar. Kita edukasi ke pedagang supaya tidak tertular dari pembeli yang tidak menerapkan prokes. Setelah kita edukasi, dinas yang mengurus pasar tidak diam, tetapi melanjutkan. Melanjutkannya dengan apa, dengan melakukan pengendalian. Ini yang musti ada. Begitu juga semisalnya di Bagian Kesra. Kan mereka harus bekerja mengurus peribadatan di warga. Sementara kita tahu peribadatan, itu rentan penyebaran Covid-19. Jadi jangan menyatakan, kalau tugas penanganan Covid-19 hanya bidang kesehatan, tapi tugas OPD lain juga,” terangnya.

Baca juga  Larangan Warung Nasi Buka di Siang Hari Tuai Kontroversi, Ini Penjelasan Walikota Serang Syafrudin

Memang diakuinya kasus kematian Covid-19 di Cilegon belakangan berangsur menurun. Pada bulan Desember tahun lalu, persentase kasus kematian Covid-19 Cilegon tercatat 4 persen diatas nasional 2,6 persen. Begitu juga di bulan Februari tahun ini 3,1 persen diatas nasional 2,9 persen.

Meski kasus menurun dan proses yang dilakukan pemerintah dengan PPKM Mikro sudah mengarah ke pengendalian namun menurutnya belum optimal.

Arriadna yang saat ini terlibat pengurus di PMI Cilegon berharap Pemkot yang saat ini dipimpin Walikota dan Wakil Walikota Baru, Helldy-Sanuji Agustian-Sanuji Pentamarta dapat menerima masukan berbagai pihak. Terutama masukan dari IDI untuk Satgas Penanganan Covid-19 selaku tenaga ahli dibidangnya. Hal itu tidak lain demi mendengar masukan-masukan positif menekan penyebaran Covid-19 dan merubah zona sebaran menjadi kuning kemudian hijau.

“IDI itu tenaga yang ahli di bidang kesehatan, masukannya sangat penting untuk Satgas. Menurut saya, pemerintah sangat perlu mendengarkan masukan dari mereka bagaimana pengendaloan penyebaran Covid-19 efektif di Cilegon,” harapnya. (Ronald/Red)