Pemkot Serang melaksanakan kegiatan Pra Evaluasi Hasil Capaian Korsupgah tahun 2020 di salah satu hotel di Kota Serang, Selasa (2/3/2021). Foto Fathul Rizkoh/Selatsunda.com

SERANG, SSC – Pemerintah Kota Serang melakukan monitoring dan evaluasi kinerja OPD. Hal ini dilakukan karena Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Serang 2020 dinilai Kemenpan RB rendah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Nanang Saefudin mengakui, penilaian SAKIP Kota Serang paling buncit diantara 8 kota/kabupaten lain di Provinsi Banten. SAKIP Kota Serang berkategori CC atau dengan nilai 50-60.

Maka dari itu, kata dia, kinerja OPD perlu dievaluasi secara menyeluruh. Evaluasi juga penting dilakukan sebelum menggelar rapat dengan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (4/3/2021) nanti.

“Kita harus mengakui, diantara Kota/Kabupaten lain kita paling buncit. Jangan sampai karena masalah administrasi nilai kita jadi turun,” katanya kepada awak media usai melakukan pra evaluasi di salah satu hotel di Kota Serang, Selasa (2/3/2021).

Ia menjelaskan, dalam penilaian itu ada capaian yang turun dan naik. Untuk capaian yang turun diantaranya mengenai penilaian terhadap pengadaan bahan terpadu dan pajak.

Baca juga  Larangan Warung Nasi Buka di Siang Hari Tuai Kontroversi, Ini Penjelasan Walikota Serang Syafrudin

Penilaian pengadaan bahan terpadu turun dari 78 persen menjadi 61,30 persen. Kemudian pajak dari 8,5 persen turun jadi 5,1 persen, pajak ini turun secara nasional karena adanya Covid-19.

Sementara untuk beberapa penilaian ada juga yang naik yakni perencanaan dan penganggaran APBD. Persentase pada penilaian tersebut naik dari 70 persen menjadi 76,30 persen. Lalu pengadaan barang jasa dari 42 persen naik jadi 63,10 persen.

Kemudian, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dari 48 persen naik jadi 78 persen. Manajemen ASN dari 53 naik jadi 84 persen. Kemudian, manajemen aset naik 54 persen jadi 78 persen. Manajemen aset naik 64 persen menjadi 71 persen.

“Intinya kami mengundang beberapa OPD, dikomandoi Inspektorat. Ada beberapa indikator nilainya kecil kita tanyakan kenapa,” jelasnya.

Nanang pun menegaskan akan tetap memantau terus kinerja OPD.

“Untuk pajak secara nasional anjlok bukan hanya di Kota Serang. Untuk itu kami akan memberikan relaksasi pajak, untuk menambah penghasilan. Jadi siapa yang berbuat apa, (capaian) jelas,” terangnya.

Baca juga  Moncer di Pileg 2019, PAN Siapkan Kader di Pilkada Cilegon 2024

Sementara, Kepala Inspektorat Kota Serang, Komarudin menyatakan, SAKIP dinilai rendah karena beberapa faktor. Diantaranya ditemukan dokumen yang tidak dianggap tidak penting oleh OPD tidak dibuatkan. Sehingga sistem tidak terintegrasi tepat.

“Dokumen itu seperti foto atau berita acara. Sehingga ketika ada penilaian OPD yang bersangkutan tidak bisa mendapatkan nilai. Itu dianggap nggak penting. Padahal observasi sudah dilakukan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan, akan lebih mendorong OPD agar dapat melakukan yang direkomendasikan Kemenpan RB termasuk juga yang diminta Korsupgah KPK.

“Rekomendasi nya banyak. Tapi setelah saya pelajari, kami sudah melakukannya sebenarnya. Seperti di BPBJ, mereka sudah melakukan konsultasi bagi yang mau melakukan proses lelang tapi karena tidak ada dokumentasinya jadi tidak di nilai,” tandasnya. (SSC-03/Red)