Rapat gabungan Pemkot Cilegon dan DPRD Kota Cilegon dalam pembahasan Rancangan KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2020 di salah satu hotel di Kota Tangerang, Selasa (25/8/2020). Foto istimewa

CILEGON, SSC – Pembahasan Kebijakan Umum APBD – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Perubahan 2020 disorot Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon saat rapat bersama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon di Tangerang.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Cilegon Rahmatulloh mengatakan, ada sejumlah poin dalam data KUA PPAS APBD Perubahan 2020 yang dinilai tidak jelas perhitungannya. Ketidakjelasan itu salah satunya menyangkut pos pendapatan yang dituliskan naik.

“Jika dilihat pada plafon anggaran yang ada di buku ini, Pemkot Cilegon mencantumkan untuk sektor pendapatan seolah-olah naik. Contohnya aja, dilihat dari APBD 2020 sebesar Rp 468 miliar pad table sekarang APBD Perubahan 2020 menjadi Rp 535 miliar. Tapi sebenarnya, sektor pendapatan APBD 2020 adalah Rp 727 milar. Sementara angka pendapatan Rp 468 miliar itu hasil rasionalisasi karena pandemik covid-19. Jadi kalau sebelumnya di tulis Rp 468 miliar menjadi Rp 535 miliar, kami tidak sepaham. Padahal nyatanya, sektor pendapatan menurun dari sebelumnya Rp 727 miliar menjadi Rp535 miliar,” kata Rahmatulloh dikonfirmasi, Selasa (25/8/2020).

Baca juga  Dinas Sosial Kota Serang Kebingungan Tangani Orang Gila

Selain soal pendapatan, kata Rachmatulloh, pihaknya pun mempertanyakan ketidakterbukaan Pemkot dalam menyampaikan data silpa APBD 2020. Seharusnya, dalam hal ini, Pemkot semestinya menyajikan data silpa berdasarkan hasil audit pada LHP BPK.

“Bagaimana kami bisa mempelajari silpa, jika LHP BPK-nya tidak dilampirkan pada KUA PPAS,” lanjutnya.

Ia pun mengaku, anggaran kegiatan APBD 2020 yang tidak tersentuh namun tetap dicantumkan di data KUA PPAS dinilai janggal. Karena data bansos masih dimasukan dalam anggaran perubahan.

“Saya lihat ini cukup mencurigakan. Kenapa ada data bansos dimasukan kembali di APBD Perubahan 2020. Kenapa anggaran bansos tidak dihabiskan. Jangan karena ada pademi Covid-19 jadi anggaran bansos tidak terserap oleh mereka (OPD),” ujarnya.

Baca juga  Akhir 2020, Perda Penanggulangan Covid-19 di Kota Cilegon Disahkan

Ia meminta, untuk meningkatkan PAD perlu peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun OPD. Pandemi Covid-19, kata dia, jangan dijadikan untuk tidak tercapai target pendapatan.

“Semestinya mereka itu (BUMD dan OPD) musti ikut membantu pemerintah. Bukan pula ikut diam dengan kondisi ini. Kami paham jika tidak semua target bisa tercapai. Tapi kalau diam, itu malah lebih salah,” pungkasnya. (Ully/Red)