PANDEGLANG, SSC – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD) Pandeglang akan memangkas sejumlah anggaran belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak prioitas di APBD Perubahan 2018. Hal itu dilakukan untuk mengurangi defisit anggaran yang mencapai Rp75 miliar, akibat pagu sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) 2017 yang dialokasikan untuk pembangunan 2018 tidak tercapai.
Demikian yang disampaikan Kepala BPKAD Pandeglang Ramadani. Ia mengaku faktor yang melatarbelakangi defisit anggaran karena adanya koreksi silpa.
“Pagu Silpa yang kita alokasikan tidak memenuhi harapan, yang dialokasikan 275 miliar tapi hasil audit BPK cuma 200 miliar, kan kurang 75 miliar,” katanya Jumat (24/8/2018).
Untuk menutupi defisit anggaran tersebut, Ramadani berencana akan memangkas anggaran belanja seluruh OPD sebanyak 11,5 persen dan untuk kecamatan sebesar 5 persen.
“Untuk pembangunan infrastuktur seperti jembatan, pembangunan jalan dan pembangunan ruang sekolah tidak kita rasionalisasikan,” tegasnya.
Menurut Ramadani, kebijakan rasionalisasi anggaran yang diambil ini adalah keputusan yang dinilai dapat mengatasi defisit. Karena opsi lain seperti pemangkasan dari sumber PAD maupun pinjaman bank terlalu beresiko.
“Untuk menutupi defisit sebetulnya ada tiga opsi, yang pertama itu menggenjot PAD tapi kayanya tidak mungkin jika harus menggenjot PAD karena OPD sudah maksimal, yang kedua pinjaman daerah tapi ini juga terlalu beresiko. Nah opsi yang yang terakhir ini merasionalisasi memotong belanja di tiap-tiap OPD,” bebernya.(Azis/Red)
