Karangan bunga dukacita untuk DPRD dari buruh diletakan saat aksi demonstrasi buruh menolak pengesahan UU Cipta Kerja saat di DPRD Cilegon, Kamis (8/10/2020). Foto Elfrida/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Kantor DPRD Kota Cilegon dihadiahi karangan bunga duka cita dari gabungan buruh yang tergabung dalam PC SPL FSPMI PC Kota Cilegon. Karangan bunga kematian ini diletakkan saat aksi demontrasi buruh menolak pengesahan UU Cipta Kerja (Omnibus Law).

Pantauan Selatsunda.com, karangan bunga kematian berukuran 3 kali 2 meter diletakkan di depan gedung DPRD Cilegon. Dalam karangan bunga itu tertulis ‘Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya Kejujuran dan Keadilan di Indonesia’.

Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Cilegon, Noviar Rico mengatakan, karangan bunga kematian ini diberikan secara spontan dari para buruh. Karangan bunga itu diberikan sebagai simbol kepada anggota dewan yang mengkhianati rakyat. Dewan telah membuat masyarakat maupun buruh di Indonesia terluka karena mengesahkan UU Cipta Kerja.

Baca juga  Diduga Rem Blong, Truk Pengangkut Cairan Kimia Terguling di SPBU Grogol

“Kami (buruh) ganti DPRD menjadi Dewan Penghinat Rakyat Daerah. Kenapa kami ganti? Sebab, semua aspirasi kami para buruh dan rakyat Indonesia sudah dihilangkan oleh orang-orang terhormat di DPRD. Salah satu hak kami yang di rampas oleh DPRD adalah, hak upah minimun sektoral yang sebelumnya masuk sektoral I, hilangnya pesangon para buruh serta kesejahteraan buruh yang dirampas oleh elit-elit politik,” kata Noviar ditemui di lokasi demo,” Kamis (8/10/2020).

Menurut Noviar, Undang-Undang Omnibus Law tidak pro kepada kaum buruh. UU menginjinkan para TKA (Tenaga Kerja Asing) masuk dengan mudah di mana penghasilannya diatas pekerja lokal.

“Kami memprotes semua ini. Tolong cabut kembali undang-undang ini. Dari global union pun sudah menyurati Pak Presiden (Joko Widodo) untuk mencabut undang-undang ini. Karena dari standar nasional dan internalisasi sudah tidak masuk akal. Kami minta semua anggota DPRD paham dengan kondisi ini,” sambungnya.

Baca juga  Tak Serahkan PSU, Pengembang Perumahan di Kota Serang Terancam Sanksi Pidana

Dikatakannya, proses pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi UU sangat prematur. Karena jika dibanding dengan negara lain, proses pengesahan UU Cipta Kerja butuh waktu sampai lima tahun.

“Sementara, di Indonesia prosesnya tidak sampai satu tahun. Proses pembahasannya terburu-buru dan UU ini lebih berpihak pada investor. Bukan pada petani dan masyarakat Indonesia,” pungkasnya. (Ully/Red)