CILEGON, SSC – Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) meminta pemerintah dapat bersikap adil kepada perusahaan pelayaran swasta terkait rencana menjadikan Dermaga 1, Pelabuhan Merak-Bakauheni sebagai dermaga eksekutif kedua.
Ketua DPP Gapasdap, Khoiri Soetomo mengatakan, pihaknya pada dasarnya mengapresiasi pembangunan Dermaga 1 menjadi dermaga eksekutif. Hanya saja, menurut Khoiri, sebenarnya yang paling dibutuhkan saat ini di Penyeberangan Pelabuhan Merak-Bakauheni adalah penambahan jumlah dermaga.
Dengan 7 dermaga yang ada saat ini serta 74 kapal yang tersedia di Pelabuhan Merak-Bakauheni, kapal sudah tidak lagi sepenuhnya melayani 100 persen. Karena jumlah kapal tidak sebanding dengan jumlah dermaga. Di mana saat ini, 6 dermaga reguler melayani kapal perusahaan pelayaran swasta dan 1 dermaga esksekutif yakni Dermaga 6 melayani kapal khusus ASDP.
“Artiya kalau 1 pasang dermaga (Pelabuhan Merak-Bakauheni) di dermaga reguler, katakanlah di dermaga reguler itu 5 kapal di kali 7 (dermaga), hanya 35 kapal dari 74 kapal yang tersedia. Kemudian kalau di dermaga (6) ekspress (eksekutif) barangkali hanya 4 (kapal ASDP),” ujarnya usai Rapat Koordinasi Persiapan Angleb 2022 di Terminal Eksekutif Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Kamis (7/4/2022).
Maka dari itu pada rapat tadi, pihaknya turut menyampaikan hal tersebut kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdar) Kemenhub, Budi Setyadi.
Menurutnya, kunci Angleb tahun ini salah satunya akan berjalan sukses jika kebijakan yang diberlakukan di Penyeberangan Pelabuhan Merak-Bakauheni berlaku seimbang dan adil.
Jika 74 kapal beroperasi maksimal dengan menggunakan dermaga reguler layaknya dibangun seperti dermaga 6 eksekutif, angleb tidak akan ada masalah. Karena saat ini kapal perusahaan pelayaran dibawah Gapasdap berkapasitas besar.
Namun jika dermaga 1 dijadikan eksekutif khusus hanya melayani kapal ASDP seperti diawal pemberlakuan dermaga 6 menjadi eksekutif timbul gejolak, maka ada kesan pendominasian. Hal itu ditegaskan Khoiri akan sangat berbahaya bagi bisnis penyeberangan di Pelabuhan Merak-Bakauheni.
“Kalau misalnya seperti hari-hari kemarin, masih ada dominasi, masih ada ketidakseminbangan, masih ada ketidakadilan, bicara bisnis mengalahkan safety dan ketidak seimbangan, ini yang paling berbahaya,” tegasnya.
Pihaknya bermohon kepada pemerintah agar pada Angleb ini jangan ada pendominasian dermaga tetapi bersama-sama dapat fokus pada pelayanan kepada pengguna jasa. Agar Angleb lancar serta bisnis seluruh perusahaan pelayaran berjalan sehat.
“Sekarang ini kita fokus melayani, supaya masing-masing dermaga tidak ada pendominasian. Jangan sampai semua terkungkung di dermaga ekspress, sedangkan di dermaga regular yang begitu banyak kapalnya, tidak mendapatkan muatan maupun tidak mendapatkan akses,” tuturnya.
Ia juga menginginkan kebijakan yang diambil pemerintah pada usaha transportasi penyeberangan layaknya seperti transportasi udara. Permasalahan dapat disikapi secara adil dan seimbang.
“Saya menginginkan, bahwa industri penyeberangan ini, layaknya pada transportasi di udara, itu bisa diulas secara adil dan seimbang. Sehingga seluruh pemangku kepentingan, baik itu mulai dari masyarakat pengguna jasa, operator, fasilitator pelabuhan, regulator dan seluruh pemangku kepentingan betul bisa diperjuangkan dengan baik,” harapnya.
Sementara, Dirjen Hubdar Kemenhub, Budi Setyadi dikonfirmasi mengatakan, saat ini Kemenhub masih melakukan pembahasan terkait hal tersebut.
“Itu sedang kami bahas,” ucapnya.
Diketahui, PT ASDP mengoperasikan Dermaga 6 Pelabuhan Merak-Bakauheni menjadi dermaga eksekutif Tahun 2018. Saat ini, PT ASDP tengah membangun dermaga eksekutif kedua di Dermaga 1. Di mana rencananya akan ditenggat rampung pada 17 April 2022 atau beberapa pekan sebelum Hari Lebaran. (Ronald/Red)
