Dewan Beri Rekomendasi Pertanggungjawaban APBD 2021, Begini Tanggapan Walikota Helldy

CILEGON, Selatsunda.com – Badan Anggaran DPRD Kota Cilegon menyampaikan sejumlah rekomendasi hasil rapat anggaran sesaat sebelum Penandatangan Penetapan Raperda menjadi Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2021 yang digelar dalam Rapat Paripurna DPRD, Hari ini, Senin (18/7/2022).

Sejumlah rekomendasi tersebut menyikapi realisasi target yang tidak tercapai dan capaian realisasi anggaran yang menyebabkan tingginya Silpa 2021. Adapun rekomendasi yang disampaikan yakni, Pertama, Banggar DPRD mendorong Pemerintah Kota Cilegon untuk meningkatkan pendapatan daerah lewat ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah.

Kemudian, Banggar juga meminta agar Pemkot Cilegon memperkuat pengawasan internal mulai dari perencanaan, pelaksanaan pada target yang ditetapkan sehingga menunjang pelaksanaan program yang diprioritaskan pada RPJMD.

Pada rekomendasi berikutnya, Banggar meminta agar Pemkot dapat menyelesaikan target RPJMD yang belum tercapai pada tahun anggaran selanjutnya serta melakukan percepatan realisasi sehingga dirasakan masyarakat Kota Cilegon.

Mengenai hal ini, Walikota Cilegon, Helldy Agustian mengaku akan melaksanakan rekomendasi yang disampaikan Banggar DPRD.

“Yach harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan,” ujar Helldy diwawancara awak media usai rapat paripurna.

Terkait pengawasan internal yang diminta Banggar DPRD untuk diperkuat, Helldy mengaku akan membentuk tim dan segera merapatkannya. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan agar pengawasan dapat terlaksana.

“Yach kita sudah bentuk (tim). Hari ini kita mau rapat lagi, Asda 1,2,3, pak sekda. Artinya kan tugas walikota, wakil walikota, sekda, asda 1, harus berfungsi. Agar supaya pengawasan ini bisa terlaksana, inspektur juga,” terangnya.

Orang nomor satu di Kota Cilegon ini menampik jika pengawasan dilakukan kurang maksimal. Menurutnya, jika terdapat kekurangan, hal itu dianggap sesuatu yang wajar.

“Bukan belum maksimal. Namanya kita ada kekurangan, wajar saja,” terangnya.

Mengenai Silpa Tahun 2021 yang dinilai Banggar DPRD terbilang tinggi, Helldy menyatakan, nilai tersebut telah diaudit oleh BPK RI. Namun tingginya Silpa 2021 akan dijadikan acuan untuk Pemkot untuk bahan evaluasi pada APBD Tahun 2022.

“Itu kan sudah diadit BPK, sudah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Yach harus dievaluasi lah. Kan ada gagal tagih,” terangnya.

Sementara, Wakil Ketua I DPRD Kota Cilegon, Hasbi Sidik meminta agar Pemkot dapat memperhatikan rekomendasi yang disampaikan Banggar DPRD. Diantaranya  terkait pencapaian pendapatan yang diminta untuk ditingkatkan dan belanja dapat terserap.

“Soal pendapatan yang tidak tercapai, pasti caranya, bagaimana kerja sama yang baik, tentunya di internal terkait ekstensifikasi soal pendapatan. Pajak-pajak ini, mana yang masih ada potensi di daerah Cilegon, misalnya belum diambil retribusi atau pajaknya,” ujarnya.

“Kemudian anggaran belanja, Pemkot sudah diberi garansi dan jaminan karena penetapan anggarannya sudah melalui proses dan tahapan baik mulai dari perencanaan hingga pembahasan,” sambungnya.

Ia mengungkapkan, Pemkot dengan realisasi target yang tidak tercapai dan capaian realisasi anggaran yang menyebabkan Silpa 2021 tinggi  diminta dapat menjadi bahan evaluasi. Jangan sampai Silpa yang sama terjadi pada anggaran tahun berikutnya.

“Kalau mengaku pada yang kemarin (Tahun 2021) masih banyak Silpa, harus diakui itu. Dan Silpa sebanyak itu jangan sampai terjadi (anggaran tahun berikutnya),” terangnya.

Kemudian, kata Hasbi, selama ini DPRD sebagai mitra Pemkot sesungguhnya telah kerap mengingatkan kepada kepala dan wakil kepala daerah untuk mengawasi kinerja OPD. Hal itu supaya seluruh program pada RPJMD yang ditetapkan dapat tercapai. Maka dari itu, ia kembali mengingatkan agar pengawasan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat ditingkatkan agar target-target dapat tercapai kedepannya.

“Kita ini kan tugasnya sama-sama. DPRD kan tidak sampai intervensi ke OPD, tetapi walikota dan wakil walikota itu kan punya kewenangan secara khusus. Apa yang disampaikan lewat statement-statement para anggota dewan, itu kan sesungguhnya untuk mengingatkan.  terbukti kan saat kita ingatkan soal capaian kinerja 2022,” ungkapnya. (Ronald/Red)