Unsur pimpinan DPRD Kota Cilegon bersama dengan Pansus RPJMD menggelar Rapat gabungan eksekutif dan Pansus RPJMD Kota Cilegon 2021-2026,” Senin (25/7/2021). Foto : Elfrida Ully/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon, Tohir meminta agar pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) di 43 kelurahan tidak dimasukan dalam RPJMD Kota Cilegon 2021-2026.

Menurut Tohir, pembangunan 43 dianggap sangat menghamburkan anggaran.

Lebih lanjut, anggota DPRD dari Fraksi Golkar ini mengatakan, semestinya Walikota dan Wakil Walikota, Helldy Agustian-Sanuji Pentamarta bisa melanjutkan pembangunan RTH di 8 kecamatan yang belum rampung pada kepemimpinan sebelumnya.

“Sesuai dengan keputusan pemerintah pusat, bahwa masa jabatan walikota berakhir pada 2024. Artinya, pimpinan atau walikota sekarang hanya menjabat 3 tahun. Semestinya, selama menjabat 3 tahun ini, prioritaskan dulu mana yang musti dilanjutkan. Contoh pembangunan RTH di 8 kecamatan saja belum rampung. Selesaikan dulu dong di 8 kecamatan,” tegas Tohir kepada awak media ditemui usai rapat evaluasi RPJMD 2021-2026 yang digelar di Gedung Paripurna DPRD Kota Cilegon, Senin (26/7/2021).

Baca juga  Jelang Pemilu 2024, Partai-partai baru Sowan ke KPU Cilegon

Menurut Tohir, RTH di 8 Kecamatan di era kepemimpinan sebelumnya patutlah dilanjutkan. Ketimbang lebih memprioritaskan program 43 RTH kelurahan dari Helldy-Sanuji yang menurutnya pembangunan tersebut bakal menyedot anggaran jauh lebih besar.

“RTH di 8 kecamatan saja membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Apalagi ada pembangunan 43 RTH di kelurahan. Minimal pembangunan RTH di 8 kecamatan segera diselesaikan agar RTH tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat,” terangnya.

Selain masalah RTH, mantan Politisi Partai Gerindra ini juga menyorot RPJMD Helldy-Sanuji terkait rencana pembangunan SMPN di Purwakarta. Dalam pembahasan tersebut, dia juga menyinggung rencana penanganan banjir yang menurutnya tidak komprehensif dijabarkan.

“Saya pun ingin mempertanyakan, hingga saat ini, SMP di Purwakarta belum ada sampai sekarang. Persoalan banjir juga belum terakomodir. Seharusnya, program di pemerintah sebelumya dilanjutkan oleh pemerintah sekarang. Mau bagaimanapun, itu musti di prioritaskan. Karena kami (DPRD) mewakili di zona mereka masing-masing (tempat tinggal),” ungkap Tohir. (Ully/Red)