Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang, Mansur Barmawi bersama anggota dewan lainnya menemui massa aksi buruh saat unjuk rasa di depan DPRD Kabupaten Serang, Rabu (14/10/2020). Foto Ronald/Selatsunda.com

SERANG, SSC – Puluhan ribu buruh di berbagai wilayah di Kabupaten Serang melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Serang, Rabu (14/10/2020). Buruh yang berunjuk rasa meminta DPRD dan kepala daerah Kabupaten Serang bersama-sama menolak Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law).

Pantauan Selatsunda.com, puluhan buruh mulai berunjuk rasa dengan melakukan konvoi dari berbagai wilayah sejak pagi tadi. Buruh dengan menggunakan motor bergerak menuju ke Kantor DPRD Kabupaten Serang tepatnya di depan Alun-alun Serang.

Satu persatu buruh berorasi menyerukan penolakan terhadap pengesahan UU Ciptaker. Aksi buruh pun mendapat pengawalan ketat kepolisian. Buruh juga menyelingi aksi dengan berjoget bersama. Buruh kemudian melamjutkan aksi dengan kembali berorasi.

Sekitar pukul 15.20 WIB, legislatif dan eksekutif Kabupaten Serang turun menemui para buruh. Mereka diataranya Wakil Ketua DPRD Kabuapten Serang, Mansur Barmawi, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Serang, Ricky Suhendra, Anggota Dewan dari Partai Hanura dari Fraksi Golkar, Zaenal Abidin, Pjs Bupati Serang, Ade Aryanto dan pejabat lainnya.

Baca juga  PT Krakatau Posco Tingkatkan Mutu Pendidikan di Kota Cilegon

Wakil Ketua DPRD, Mansur bersama pejabat berdiri di mobil pendemo menyatakan bahwa DPRD Kabupaten Serang sepakat bersama buruh menolak UU Ciptaker. Mewakili seluruh anggota DPRD Serang, pihaknya sepakat untuk menandatangani penolakan UU Ciptaker.

“Dengan itu menyatakan dengan tegas menolak Omnibus Law, Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-undang. Serta meminta peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu. Kamis siap menadatanganii. Kami siap menandatangani dan segera menyampaikan,” ujar Mansur ditengah aksi sambil membacakan surat penolakan yang ditandatangani.

Diakui politisi PKS ini, DPRD secara subtantif memang belum memiliki dasar penolakan UU tersebut. Karena sejak disahkan, pemerintah daerah belum mendapatkan salinan UU yang tentu juga belum dilakukan kajian pihaknya.

Penolakan itu, kata dia, lebih didasarkan pada aspirasi buruh yang mana musti diserap pihaknya karena buruh merupakan bagian dari masyarakat Kabupaten Serang.

Baca juga  Lahan Kuburan di Cilegon Bisa Tampung 700 Jenazah Pasien COVID-19

“Seperti yang saya sampaikan tadi, penolakan ini didasari oleh masyarakat Kabupaten Serang. Yang salah satunya disampailan oleh kaum buruh dan serikat buruh,” ungkapnya saat kembali dikonfirmasi media.

Ia menyampaikan aspirasi buruh ini tidak boleh diabaikan. Aspirasi harus ditampung karena kaum buruh merupakan bagian dari masyarakat. Maka dari itu, surat penolakan yang sudah ditandatangani akan dsegera dikirim kepada Presiden RI, Joko Widodo sebagai bahan masukan untuk pemerintah pusat.

“Makanya dengan dasar itulah kami mendorong untuk menyampaikan aspirasi penolakan ini kepada Presiden Republik Indonesia, sebagai penguatan, masukan, kepada beliau dan tembisannya kepada DPR RI,” paparnya.

“Isya Allah hari ini ditindaklanjuti oleh Sekretariat. Saya sudah sampaikan ke Sekretsriat untuk ditindaklanjuti,” ucapnya.
(Ronald/Red)