Walikota Serang, Syafrudin menunjukan surat aspirasi mahasiswa uang akan di kirim kepada Gubernur Banten, Wahidin Halim saat di Puspemkot Serang, Kamis (15/10/2020). Foto Istimewa

SERANG, SSC – Aksi demonstrasi mahasiswa dan buruh di Kota Serang meminta pemerintah daerah mendukung penolakan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, masih mengalir. Hari ini, Kamis (15/10/2020), mahasiswa berdemo di Puspemkot Serang dengan tuntutan yang sama.

Dalam aksi, mahasiswa menyampaikan orasinya. Mereka meminta kepada aparat kepolisian yang berjaga agar diizinkan masuk dan melakukan audiensi dengan Walikota Serang, Syafrudin.

Salah satu massa aksi, Neni Rosita mengungkapkan, UU Ciptaker dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Salah satunya, UU tersebut berpotensi merusak alam karena eksploitasi yang akan terjadi.

“UU ini hanya memberikan keuntungan kepada investor semata. Sedangkan masyarakat dikorbankan. Kami meminta agar UU tersebut dapat dibatalkan,” lantang Neni seraya mengepalkan tangan.

Baca juga  2 Pegawai Pengadilan Agama Serang Positif Covid-19, Persidangan Ditutup Sementara

Terpantau saat itu, massa aksi memaksa masuk dengan mendorong-dorong gerbang yang dijaga oleh pihak kepolisian. Mereka mendesak ingin beraudiensi dengan Walikota Serang. Aksi itu pun direspon Pemkot Serang. Perwakilan pemerintah datang dan bersedia menemui massa aksi.

Dalam audiensi itu, Syafrudin menyampaikan, pihaknya mendukung perjuangan mahasiswa. Baginya, mahasiswa memiliki kewajiban dalam mengkritisi UU.

“Karena ini merupakan produk manusia. Maka sudah wajar kalau terjadi kesalahan. Kecuali malaikat yang buat, tidak mungkin ada kesalahan,” ujar Syafrudin di depan massa aksi.

Orang nomor satu di Kota Serang ini kemudian menampung aspirasi dengan mengeluarkan surat atas tuntutan mahasiswa. Surat tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Banten, Wahidin Halim dan diteruskan kepada Presiden RI, Joko Widodo.

Baca juga  Ditanya Rekom KASN Soal Sekda, Walikota Serang Malah Curhat Sering Ditelepon Orang

“Surat ini insya Allah akan kami sampaikan kepada Gubernur terkait dengan aspirasi teman-teman semua. Maka dari itu, kami harap aksi ini dapat berakhir kondusif,” imbuhnya.

Secara kelembagaan, lanjut Syafrudin, pihaknya tidak bisa menyatakan sikap menerima atau mengamini penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Sebab masih belum dikaji pihaknya.

“Jadi yang bisa kami lakukan saat ini adalah menyampaikan aspirasi kepada pemerintah yang lebih tinggi. Kalau menolak atau tidaknya itu kami belum bisa karena belum membaca isinya,” imbuh Syafrudin.

Maka dari itu, pemkot hanya bisa mengirimkan surat berisi aspirasi mahasiswa kepada Gubernur Banten. (SSC-03/Red)