CILEGON, SSC – Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Cilegon menyebutkan bahwa pendapatan dari retribusi tera ulang memiliki potensi yang besar. Namun untuk menggali retribusi itu menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu payung hukum.

“Raperda tera ulang sangat penting. Apalagi, kita (Disperdagin) ingin menarik pontensi untuk PAD Cilegon. Jadi, harus ada payung hukum yang jelas sehingga tidak menyalahi aturan dikemudian hari,” ungkap Dikrie kepada wartawan usai Paripurna Pembahsan 2 Raperda Tentang Retribusi Pelayanan Tera Ulang dan Raperda Penyidik Pegawai Negeri Sipil di DPRD Cilegon,” Senin (14/5/2018).

Pembahasan raperda yang diparipurnakan, kata Dikri, merupakan bentuk dukungan dari DPRD dalam mendorong pihaknya untuk menggali potensi itu. Dengan peraturan daerah serta yang menuangkan landasan pengenaan tarif untuk memungut retribusi dan timbangan itu, PAD di Disperdagin dapat ditingkatkan.

“Dalam perda nantinya akan mengatur nantinya akan mengatur tarif retribusi. Sisanya timbangan. Untuk besaran PAD yang bakal dihasilkan dari tera ulang, saya sendiri enggak tau pasti. Tergantung perda yang disahkan DPRD,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Metrologi Disperdagin Cilegon, Bagus Ardanto mengungkapkan hal yang sama. Dari sekitar 200 industri di Cilegon dapat menjadi menjadi obyek dari tera ulang. Begitupun dengan segmen lain seperti penempatan timbangan juga berpotensi untuk mendongkrak PAD.

“Kalau yang paling besar sih di Industri itu sudah jelas. Sebab, industi itu bentuknya tonase, sedangkan untuk pasar hanya berbentuk timbangan kecil atau timbangan bebek saja,” papar Bagus. (Ully/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here