CILEGON, SSC – DPRD Kota Cilegon menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) penanganan banjir Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, yang digelar di Ruang Rapat DPRD Kota Cilegon, Rabu (18/2/2026) pagi tadi.
Turut hadir dalam RDP ini, Wakil Ketua II DPRD Kota Cilegon, Masduki, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Cilegon, Ahmad Aflahul Aziz, PT KAI, industri, OPD dan BPJN Banten.
Dalam RDP tersebut, Wakil Ketua II DPRD Kota Cilegon, Masduki mengatakan, terdapat solusi untuk mengantisipasi banjir di wilayah Ciwandan. Solusi itu, ia meminta agar Pemkot Cilegon untuk segera menyelesaikan persoalan penyerahan aset dari PT Pancapuri agar bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah.
“Bagaimana pemerintah melalui bidang Aset BPKPAD, segera mengurus serah terima aset tanah milik Pancapuri ke Pemkot Cilegon dengan panjang 7.000 meter persegi,” kata Masuduki, Rabu (18/2/2026).
Menurut Masduki penyerahan aset tersebut kepada Pemkot dimaksudkan agar pemerintah dapat mengatasi masalah banjir di Ciwandan. Yakni dengan cara Pemerintah bisa membuat RTH (Ruang Terbuka Hijau) di wilayah tersebut.
“Pemaparan dari pihak Dinas PUPR menyampaikan jika selama ini belum ada serah terima aset. Kalau belum diurus ga bakal diserah-serahin. Paling tidak Pemkot dalam kontek bagian aset harus mengejar karena ini berbicara fasum fasosnya yang memang harus detail,” jelas Masduki.
Politisi muda Partai PAN ini pun menjelaskan, pihak Pemkot Cilegon belum bisa membuat tanggul selama aset tersebut belum diurus oleh Pemkot Cilegon. Sebab, tanah yang rencananya akan dibangun oleh Pemkot Cilegon untuk membuat tanggul itu merupakan aset milik PT Pancapuri.
“Pancapuri sudah menyampaikan bahwa ini masih milik Pancapuri bahwa proses serah terima belum ada. Maka Dinas PUPR tidak bisa bangun. Karen belum ada diserah terima. Dan itu jadi persyaratan mutlak untuk perizinan kawasan industri dan harus ada area penampung air,” jelas Masduki.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Cilegon, Ahmad Aflahul Aziz mendesak agar BPKAD Kota Cilegon dapat segera melakukan penyerahan aset tersebut. Hal ini perlu cepat karena menyangkut masyarakat luas.
“Tolong disegerakan. Pak Kadis PUPR (Dendi,red) tolong sampaikan ini ke Plt BPKAD untuk mempercepat semua ini. Sebab ini menyangkut hidup orang banyak. Khususnya masyarakat Gunung Sugih,” ujar Aziz.
Dalam RDP antara DPRD, industri dan OPD ini pun terkuak adanya pembangunan codetan untuk mengurai debit air yang selama ini kerap merendam kawasan tersebut, terutama aliran yang berasal dari arah NSI.
Rencana pembangunan codetan akan dimulai dari titik sekitar Rumah Makan Minang menuju arah PT Asahimas. Pemilihan waktu setelah Lebaran dilakukan untuk menghindari gangguan arus lalu lintas yang diprediksi akan padat selama masa mudik dan libur hari raya.
“Kami ingin penyelesaian yang cepat. Pengerjaan dilakukan setelah Lebaran agar tidak menimbulkan kemacetan saat Hari Raya. Kami menilai ini langkah yang cukup baik untuk mengurai banjir,” pungkas Aziz. (Ully/Red)
