Komisi II dan IV DPRD Kota Cilegon mengadakan dengar pendapat antara manajemen project PLTU Unit 9-10 dengan Karang Taruna Suralaya dan Asosiasi Emak-emak berdaster Suralaya di DRPD Cilegon, Senin (8/11/2021). Foto Ronald/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Perekrutan tenaga kerja di project PLTU Unit 9-10 dinilai tidak berkeadilan terhadap warga di Kelurahan Suralaya. Bahkan sistem perekrutan dinilai tidak transparan. Karena perusahaan-perusahaan baik main konstruksi dan sub kontruksi di project tersebut tidak mengakomodir tenaga kerja lokal.

Hal ini diungkapkan sejumlah anggota Komisi II dan IV DPRD Kota Cilegon saat melontarkan pertanyaan dalam dengar pendapat antara manajemen project PLTU Unit 9-10 dengan Karang Taruna Suralaya dan Asosiasi Emak-emak berdaster Suralaya di DRPD Cilegon, Senin (8/11/2021).

Seperti yang dilontarkan Anggota Komisi IV DPRD Cilegon, Erick Rebiin. Ia sangat menyayangkan sistem perekrutan di PLTU 9-10. Perekrutan pada project dibawah naungan PT Indo Raya Tenaga (IRT) yang sistem perekrutan tenaga kerja skill dan non skill dilakukan oleh Main Kontraktor, PT Dosan dan PT Hutama Karya dan Sub Kontraktor, PT Koin Kontruksi sangat tidak transparan. Ia menyatakan, kegaduhan itu timbul karena tidak ada koordinasi yang baik antara IRT dengan main/sub kontruktor.

Erick mengungkapkan, selama ini masyarakat sudah sangat sabar. Namun dalam tiga pekan belakangan, kesabaran itu sudah tidak bisa lagi terbendung. Karena masyarakat tidak juga dipekerjakan justru perusahaan malah merekrut tenaga dari luar.

“Masyarakat selama ini sudah sabar, tapi mereka melihat langsung aktivitas, melihat langsung tenaga dari luar di PLTU 9 dan 10,” ujar Erick pada rapat yang dipimpin Ketua Komisi II, Faturohmi dan Ketua Komisi IV, Erick Airlangga.

Erick menyatakan, ketidak berpihakan dalam perekrutan itu diterimanya dari warga saat PT Koin Kontruksi merekrut tenaga kerja. Perusahaan itu saat merekrut tenaga luar langsung bisa dipekerjakan dan di training. Namun sebaliknya saat merekrut tenaga dari Suralaya di training namun sulit lulus sehingga banyak yang tidak bekerja.

Baca juga  Komunitas Difabel di Cilegon Butuh Perda Pelindungan Disabilitas

“Orang luar Cilegon datang ke Suralaya langsung direkrut sebahai tenaga kerja PT Koin, dan setelah itu dilakukan training. Mereka sudah kerja baru di training. Tapi saat warga Suralaya begitu sulitnya mendapatkan sertifikat ketinggian, dengan cara mereka ditraining dahulu, nggak lulus-lulus dan nggak bisa kerja,” ungkapnya.

Sementara, anggota Komisi II lainnya, Ibrohim Aswadi meminta perusahaan dapat menunjukan berapa banyak jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Ia mengaku aneh jika dalam project tersebut khususnya sub kontraktor hanya merekrut tenaga kerja dengan skill. Selama yang diketahuinya dari sistem perekrutan industri lain yang mengerjakan tahap konstruksi selalu merekrut tenaga kerja dengan skill dan unskill.

“Kenapa saya minta jumlah yang sub kontraktor karena itu tidak mungkin semua menyerap tenaga kerja skill. Melihat seperti yang terjadi di Krakatau Posco, ada tenaga kerja skill dan non skill,” tuturnya.

Kemudian ia mengungkapkan persoalan mengenai sertifikasi tenaga kerja. Ia meminta agar hal itu dicarikan solusi jangan sampai biaya sertifikasi memberatkan tenaga lokal. Kata dia juga jangan alasan sertifikasi kemudian ada kesan masyarakat lokal dihambat bekerja.

Ia mengungkapkan, selama ini yang diketahuinya, perekrutan di project PLTU 9-10 tidak terdapat pelaporan tenaga kerja di Disnaker Kota Cilegon. Maka dari itu pelaporan tenaga kerja harus dikawal.

“Yang digunakan rekrutmen selama ini, sudah dilapor atau belum. Ini harus dikawal,” tutur Politisi Partai Demokrat ini.

Pertanyaan lain menyangkut ketidak berpihakan perekrutan juga datang dari Anggota Komisi II lainnya, Masduki. Politisi PAN ini mempertanyakan komitmen IRT dalam menjalankan perekrutan yang tertuang dalam Amdal. Dalam setiap dokumen Amdal yang dibuat perusahaan, kata dia, ada komitmen rekrutmen tenaga kerja. Dengan dasar itulah perusahaan tidak dapat berkelit.

Baca juga  Komunitas Difabel di Cilegon Butuh Perda Pelindungan Disabilitas

“Dalam Amdal itu ada komitmen, sekian persen perekrutan di tahap konstruksi. Ini yang harus diperhatikan bapak-bapak di perusahaan di tahap konstruksi. Pertanyaan saya, apa mau coba-coba atau membangunkan macan yang sedang tidur. Itu namanya menzolimi masyarakat Cilegon,” tuturnya.

Saat itu, Ketua Komisi II Faturohmi mempersilakan Deputi GM PT Indo Raya Tenaga (IRT) Kardi untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan para anggota dewan.

Deputi GM IRT, Kardi menerangkan, sertifikasi dalam perekrutan memang merupakan kewajiban. IRT mengklaim telah berkomunikasi kepada main atau sub kontraktor agar tidak terdapat masalah dalam pemenuhan sertifikasi khususnya sertifikasi Tenaga Kerja Bangunan Tinggi Tingkat 2 saat perekrutan. Kata dia, solusi telah diambil dengan menerapkan sebagian biaya sertifikasi ditanggung pekerja dan perusahaan.

“Jadi sudah ada yang lulus sebanyak 44 lulus. Yang lainnya menunggu unit 10 sudah mulai pembangunan structure-nya,” bebernya.

Kemudian mengenai jumlah sub kontraktor di PLTU 9-10 tercatat sebanyak 60 perusahaan. Di mana perusahaan dari berbagai daerah dan Cilegon. Ia selalu menekankan agar perusahaan yang terlibat dari wilayah setempat agar dapat menyerap tenaga kerja lokal. Namun ia mengakui, belum seluruhnya perusahaan lokal menyerap tenaga kerja 30 persen seperti syarat minimal yang ada dalam Amdal.

“Namun dari beberapa perusahaan lokal, ada yang tidak memenuhi target 30 persen. Kami panggil perwakilan, dan kami sampaikan, apa kendalanya kenapa tidak sampai 30 persen,” terangnya. (Ronald/Red)