Aktivitas project PLTU Unit 9-10, Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Belum lama ini. Foto Ronald/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Dengar pendapat (hearing) antara Karang Taruna Tunas Kahal Suralaya, Asosiasi Emak-emak berdaster Suralaya dengan PT Indo Raya Tenaga (IRT) selaku penanggung jawab Project PLTU 9-10 dengan main kontraktor, PT Dosan dan PT Hutama Karya serta sub kontraktor, PT Koin Kontruksi tidak hanya menguak soal ketidak berpihakan perusahaan merekrut tenaga kerja lokal.

Dalam hearing yang difasilitasi Komisi II dan IV DPRD Cilegon, warga juga mengungkap dalam proses meminta keadilan perekrutan tenaga kerja mendapat intimidasi oleh oknum aparat keamanan project tersebut.

“Untuk aparat yang bertugas sebagai pengamanan di unit 9-10 supaya tidak mengintimidasi dan menakut-nakuti,” ujar salah satu warga menyebutkan satu dari sepuluh tuntutan Warga Suralaya saat hearing di DPRD Cilegon, Senin (8/11/2021).

Anggota Komisi IV DPRD, Erick Rebiin yang merespon itu meminta agar lembaga DPRD memberikan perlindungan terhadap warga Suralaya yang telah diintimidasi pihak keamanan PLTU Unit 9-10. Ia meminta kepada IRT selaku penanggung jawab project agar hal itu tidak terulang kembali.

Selama ini kata Erick, warga Suralaya tidak akan mungkin berteriak bila terdapat keadilan dalam perekrutan. Ia meminta agar ke depan dapat dibuatkan pos untuk menampung aspirasi warga.

“Saya minta sekali lagi, buatkan pos. Rombak aturan yang ada disana. Jangan mengakomodir satu pihak, libatkan semua masyarakat. Selama ini masyarakat sudah mendukung pembangunan PLTU Unit 9-10. Kalau masyarakat meminta, bapak jangan alergi,” tegasnya.

Ketua Komisi II DPRD, Faturohmi sepakat PLTU 9-10 sebagai obyek vital nasional harus dijaga keamanannya bersama. Namun pihaknya tidak sepakat bila ada dari pihak keamanan project sampai mengintimidasi warga.

Ia menilai, warga dalam menuntut keadilan perekrutan tenaga kerja melakukan dengan cara budaya ketimuran. Warga tidak menuntut dengan cara anarkis.

“Saya minta agar tidak boleh ada ancaman,
Karena dalam menyampaikan pendapat dijamin UUD 45,” tuturnya.

Ia minta kepada warga bilamana ada intimidasi kembali maka segera melaporkan kepada pihaknya.

Baca juga  Komunitas Difabel di Cilegon Butuh Perda Pelindungan Disabilitas

“Tolong tidak ada intimidasi. Kalau ada silakan laporkan kepada kami. Kalau ada ancaman lagi silakan laporkan kepada kami. Karena negara kita, negara hukum,” terangnya.

Penegasan adanya intimidasi tersebut dibenarkan oleh salah satu anggota Asosiasi Emak-emak Berdaster Suralaya, Linda usai hearing. Sehari sebelum hearing dilaksanakan tepatnya dirumahnya pada Minggu (7/11/2021) sekitar pukul 20.00 WIB, ia mengungkapkan diintimidasi oknum yang mengaku aparat keamanan project PLTU 9-10.

“Saya ditekan. Saya nggak boleh ada aksi, nggak boleh ada hearing, nggak boleh ada tindakan apa-apa. Pokoknya, kita diminta diem saja. Jangan koar kemana-mana baik ke media maupun dewan. Kita nggak boleh ngomong apa-apa disitu,” tuturnya.

Linda yang memperjuangkan suaminya dapat bekerja di PLTU 9-10 mengaku saat itu ditekan oleh oknum tersebut. Bukan hanya lewat ucapan intimidasi tetapi isi whatsapp dalam handphone yang menjadi ranah privasinya juga dicek. Hal itu, menurutnya melewati batas.

“(oknum) Ngecek isi WA saya, itu kan privasi. Terus saya sempat ngomong, pak ini bisa masuk undang undang kayak bripka Ambarita. Bapak ngecek-ngrcek ponsel saya, saya bisa nggak terima loh,” ujar Linda.

Sementara, Deputi General Manajer PT IRT, Kardi tidak mengetahui adanya kejadian intimidasi yang disebutkan warga. Pihaknya akan menelusuri hal itu dengan pihak keamanan project.

“Saya nggak tahu itu. Kalau informasi dari ibu-ibu tadi tadi malam. Kalau dari manajemen IRT, nggak tahu itu. Nanti kita komunikasi dengan pihak keamanan seperti apa. Pihak keamanan siapa, saya juga nggak tahu. Nanti saya komunikasikan setelah ini,” terangnya.

Ditempat yang sama, Ketua Karang Taruna Tunas Kahal Suralaya, Awen mengaku mendapat informasi ada intimidasi terhadap warga Suralaya. Prinsipnya kaum ibu-ibu itu menyampaikan hal yang sama dengan pihaknya yakni meminta keadilan perekrutan tenaga kerja.

“Pada dasarnya emak-emak ini menuntut keadilan. Selama ini kan suaminya nganggur, tidak bekerja. Makanya mereka ikut menyuarakan supaya suaminya bisa bekerja,” terangnya.

Baca juga  Tembok Penahan Tanah di Cupas Kulon Grogol Ambrol

Soal perekrutan, Awen mengaku, perusahaan yang terlibat dalam project Unit 9-10 baik penanggung jawab project IRT, Main Kontraktor, PT Dosan dan PT Hutama Karya dan Sub Kontraktor, PT Koin Kontruksi dinilai tidak berpihak kepada warga Suralaya. Ia menilai, selama ini perusahaan lebih merekrut tenaga kerja luar daerah ketimbang memprioritaskan warga setempat.

“Selama ini yang terjadi di Suralaya, kami tenaga kerja lokal, tidak diprioritaskan. Kami tidak diprioritaskan secara jumlah, itu lebih banyak masyarakat di luar daerah. Penyerapan masyarakat sendiri sangat minim bahkan persyaratan yang diajukan perusahaan susah untuk warga penuhi,” ujarnya.

Ia mengaku, perusahaan yang terlibat dalam project tersebut tidaklah transparan dalam perekrutan. Ia berharap, dengan hearing bisa diperoleh solusi bersama.

“Harapan kami perusahaan di unit 9-10 bisa menyerap tenaga kerja lokal,” harapnya.

Pada pemberitaan sebelumnya, perekrutan tenaga kerja di project PLTU Unit 9-10 dinilai tidak berkeadilan terhadap warga di Kelurahan Suralaya. Bahkan sistem perekrutan dinilai tidak transparan. Karena perusahaan-perusahaan baik main konstruksi dan sub kontruksi di project tersebut tidak mengakomodir tenaga kerja lokal.

Hal ini diungkapkan sejumlah anggota Komisi II dan IV DPRD Kota Cilegon saat melontarkan pertanyaan dalam dengar pendapat antara manajemen project PLTU Unit 9-10 dengan Karang Taruna Suralaya dan Asosiasi Emak-emak berdaster Suralaya di DRPD, Senin (8/11/2021).

Seperti yang dilontarkan Anggota Komisi IV DPRD Cilegon, Erick Rebiin. Ia sangat menyayangkan sistem perekrutan di PLTU 9-10. Perekrutan pada project dibawah naungan PT Indo Raya Tenaga (IRT) yang sistem perekrutan tenaga kerja skill dan non skill dilakukan oleh Main Kontraktor, PT Dosan dan PT Hutama Karya dan Sub Kontraktor, PT Koin Kontruksi sangat tidak transparan. Ia menyatakan, kegaduhan itu timbul karena tidak ada koordinasi yang baik antara IRT dengan main/sub kontruktor. (Ronald/Red)