DPRD Minta Pemkot Cilegon Segera Tindaklanjuti Temuan BPK

CILEGON, SSC – Pemerintah Kota Cilegon meski mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun 2021 namun BPK Perwakilan Banten menemukan sejumlah permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah untuk ditindaklanjuti. Temuan permasalahan tersebut menjadi perhatian serius DPRD Kota Cilegon, salah satunya datang dari Wakil Ketua I DPRD Kota Cilegon, Hasbi Sidik.

Wakil Ketua DPRD Hasbi Sidik meminta agar Pemkot terkhusus kepada Inspektorat serius untuk menangani temuan BPK RI ke masing-masing OPD yang menerima catatan.

“Saya minta Kepala Inspektorat serius dalam menuntaskan temuan yang diberikan oleh BPK RI. Jangan main-main dalam temuan tersebut. Karena BPK memberikan batas waktu selama 60 hari,” kata Hasbi Sidik, Minggu (29/5/2022).

Dari sejumlah temuan BPK Banten, ada tiga temuan masalah yang diminta untuk ditindak lanjuti. Salah satunya terkait pelaksanaan 12 kegiatan perbaikan jalan di Dinas PUPR yang pekerjaannya tidak sesuai kontrak. Ia meminta agar hal itu dapat cepat diselesaikan.

“Kalau yang 12 kegiatan itu (DPUTR) harus ditelusuri, kalau kelebihan bayar harus segera diselesaikan. Walikota (Helldy Agustian) juga harus berani memberikan sanksi kepada dinas terkait,” tegasnya.

Selain pada DPUTR, permasalahan lain juga ditemukan BPK pada Dinas Pendidikan (Dindik) terkait pengelolaan Dana BOS yang tidak sesuai dengan program yang direncanakan. Kemudian masalah juga ditemukan pada BPKAD terkait belum terkelolanya secara memadai aset tetap dan aset lain-lain.

Sebagai mitra eksekutif, Hasbi meminta agar OPD terkait dapat juga segera menindak lanjuti temuan BPK tersebut.

“Saya mengingatkan untuk tidak main-main, harus menjadi perhatian. Kemudian fokus di pemerintahan sekarang temuan LHP BPK tahun ini yang namanya temuan harus diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan ada hal-hal yang harus segera diluruskan,” ungkapnya.

Hasbi selain temuan BPK juga menyinggung kinerja Dinas PUPR. Menurutnya, Dinas PUTR hingga akhir Mei tahun ini belum melakukan pekerjaan sama sekali. Melihat hal itu, ia meminta Walikota memonitor kinerja OPD dan memberi sanksi kepada mereka yang tidak berkinerja optimal.

“Berkali-kali saya sudah tekanan itu ke pemerintah kota untuk segera melaksanakan kegiatan-kegiatan, yang lelang segera dilelangkan karena ini menyangkut penyerapan anggaran. Saya kira kalau sampai bulan ini belum dikerjakan saya khawatirnya menjadi Silpa lagi, maka saya tekankan kepada walikota segera OPD dimonitor dengan jelas, kalau tidak ada progres dikasih sanksi, karena itu visi misi walikota,” tandasnya. (Ully/Red)