Ketua DPRD Kota Cilegon, Endang ffendi menandatangi Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Kota Cilegon Tahun 2019 yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kota Cilegon, Selasa (8/10/2019). Elfrida Ully Artha/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Usai penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pagi tadi, empat komisi DPRD Cilegon langsung tancap gas dan membentuk koordinator mitra kerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Pembentukan mitra kerja OPD ini dalam rangka memasuki rapat pembahasan Rencana Kerangka Anggaran (RKA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Demikian disampaikan, Ketua Komosi III DPRD Kota Cilegon Abdul Ghoffar membenarkan, usai ditetapkannya AKD, Komisi III langsung menunjuk masing-masing koordinator untuk mempermudah komunikasi kepada masing-masing mitra kerja.

“Teknisnya masing-masing anggota langsung menjalankan komunikasi dengan mitra kerja di komisi III. Ini dilakukan agar bisa tercover semua dan bisa cepat selesai. Contohnya, kaya Pak Rahmatulloh koordinator BUMD, lalu Pak Ajat Sudrajat koordinator DPMPTSP. Tapi ada juga satu Dewan menjadi koordinator dua OPD,” katanya saat ditemui di ruang Komisi III DPRD Kota Cilegon, Selasa (8/10/2019).

Ghoffar menambahkan, komisi III memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Cilegon. Karena selama dua tahun terakhir, potensi pendapatan masih rendah belum sesuai dengan target direncanakan.

“Bagi kami, komisi III ini cukup berat dan harus benar-benar dikerjakan dengan benar. Karena, ini menyangkut terhadap peningkatan pendapatan. Kita tau bersama, selama dua tahun terakhir ini, pendapatan di Cilegon masih jauh dari target,” tambahnya.

Tak jauh berbeda disampaikan Ghoffar, Ketua
Komisi II DPRD Kota Cilegon Fathurohmi juga telah melakukan koordinasi kepada anggotanya di komisi II.

“Komunikasi sudah tadi dilakukan usai rapat paripurna. Kami juga telah membentuk koordinator di masing-masing anggota. Ini kita lakukan, agar koordinasi di masing-masing OPD bisa lebih cepat,” kata Fathurohmi

Menurutnya, keberadaan komisi II ini, memiliki tugas yang cukup besar. Di mana, komunikasi II memiliki tugas terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Salah satu contohnya, pada peningkatan layanan kesehatan serta ketenagakerjaan yang kini kerap dikeluhkan masyarakat.

“Kira kan tau beberapa waktu lalu, persoalan buruh KS masih belum ada titik temu. Jadi itu yang musti kita pikirkan bersama sehingga buruh yang terkena PHK ini tidak sampai masuk ke dalam kelompok pengangguran terbuka,” ucapnya. (Ully/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here