Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Cilegon menggelar Rapat Finalisasi Pembahasan Raperda RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026 dengan eksekutif, Senin (9/8/2021). Foto Ronald/Selataunda.com

CILEGON, SSC – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Cilegon mencecar pertanyaan kepada Pemerintah Kota Cilegon saat pelaksanaan Rapat Finalisasi Pembahasan Raperda RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026, Senin (9/8/2021). Eksekutif dicecar terkait rencana pelaksanaan 10 janji politik dan program prioritas yang tertuang dalam Rancangan RPJMD. Mulai dari beasiswa full sarjana, bantuan pinjaman UMKM dengan bunga 0 persen, penanganan banjir, pembangunan RSUD Panggung Rawi lima lantai, RSUD Covid-19, pembangunan sirkuit, RTH di 43 kelurahan dan penambahan unit SMP Negeri baru.

Selain janji politik dan program prioritas kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota, Helldy Agustian-Sanuji Pentamarta, legislatif juga mempertanyakan tentang kelanjutan Jalan Lingkar Utara (JLU) dan Pembangunan Pelabuhan Warnasari.

Rapat pembahasan tersebut digelar pada pukul 09.50 WIB dipimpin oleh Ketua Pansus, Rahmatulloh dan dihadiri Sekda, Maman Mauludin, Kepala Bappeda, Beatrice Noviana.

Mengawali rapat, Ketua Pansus Rahmatulloh mengutarakan agar penyusunan RPJMD dapat disempurnakan. Satu diantaranya terkait pemenuhan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).Hal itu perlu disertakan sebagaimana diatur dalam
Permendagri Nomor 80 Tahun 2017.

Politisi Partai Demokrat ini dalam rapat tersebut juga melontarkan petanyaan. Ia meminta agar eksekutif bisa menjabarkan rencana realisasi 10 janji politik dan 19 program prioritas. Salah satunya terkait polemik pemberian bantuan modal untuk UMKM yang ada dalam program Kartu Cilegon Sejahtera (KCS).

“Karena kami khawatir seperti pemberian bantuan kepada usaha menengah kecil, yang pada awalnya kita mengira bantuan, ternyata pinjaman. Saya kira penjabaran visi misi, 19 program dan 10 janji politik bisa dijabarkan,” ujarnya.

Pertanyaan kemudian juga dicecar oleh Wakil Ketua Pansus, Faturohhmi. Ia mempertanyakan dokumen Raperda RPJMD yang disusun tidak secara eksplisit dijabarkan. Satu diantara yang ditanyakan mengenai penyerapan 25 ribu tenaga kerja. Politisi Partai Gerindra ini menanyakannya karena belakangan informasi yang berkembang di masyarakat bukan program penyerapan tenaga kerja tetapi pemagangan.

“Ini kita meminta penjelasan supaya tidak abu-abu,” tuturnya.

Faturohmi juga mempertanyakan terkait penambahan 4 unit baru SMP Negeri. Selain itu, ia juga mencecar terkait urgensi pembangunan RSUD Panggung Rawi lima lantai. Ia meminta agar rencana tersebut diurungkan dan lebih baik membangun RSUD khusus Covid-19. Pemerintah sebaiknya melanjutkan program kepimpinan kepala daerah sebelumnya dengan meningkatkan pelayanan puskesmas di masing-masing kecamatan.

Baca juga  Miris ! 7 KK di Cilegon Tinggal di Gubuk Beralas Triplek dan Tak Punya MCK

Kemudian, pembahasan mengenai penanganan banjir juga ditanyakan. Selama ini, menurut dia, masalah banjir di Cilegon masih belum serius ditangani. Ketidakseriusan itu bisa dilihat dengan peristiwa banjir yang beberapa waktu lalu terjadi di wilayah Merak.

Sementara, Sekda Maman menjawab satu persatu yang ditanyakan. Mengena penanganan banjir, Sekda mengaku akan menjabarkan lebih detail ke depan. Termasuk mengkaji mendalam cara penanganan banjir dengan normalisasi daerah aliran sungai (DAS).

“Kami akan lebih detail pada penanganan banjir. Kami sepakat untuk Ciwandan, Grogol dan sebagainya. DAS itu yang harus kami selesaikan,” terangnya.

Soal pendirian unit baru SMP Negeri, Sekda singkat menjelaskan. kata dia, pendirian unit baru SMP Negeri diinisiasi karena tingginya animo masyarakat.

Kemudian mengenai program bantuan modal UMKM dengan bunga 0 persen, Kepala Bappeda, Beatrice melanjutkan, bantuan tersebut bukanlah hibah bantuan sosial. Karena jika dengan metode hibah bansos, penerima harus memenuhi kriteria salah satunya kepada lembaga berbadan hukum.

“Jadi kalau kita menggunakan metode hibah basos harus mmenuhi kriteria hibah bansos. Karena kalau dengan hibah bansos diberikan kepada lembaga berbadan hukum,” ungkapnya.

“Jadi kami memberikan bantuan modal tapi tanpa bunga. Jadi kalau misalnya masyarakat menanyakan, mereka mendapat pinjaman tanpa mengembalikan bunganya. Ini juga tanpa agunan. Sekalipun itu diberikan melalui pihak dana CSR, tanpa menggunakan bunga,” terangnya.

Soal RSUD lima lantai, sebenarnya rencana tersebut telah tertuang pada RPJMD sebelumnya. Namun kala itu belum ada
detail engineering detail (DED). Alasan lain, rrencana RSUD lima lantai akan dibangun karena faktor jumlah ruangan sudah tidak mumpuni bersamaan kondisi pandemi yang sampai saat ini belum berakhir.

Nantinya jika rencana tersebut direalisasi, bangunan RSUD yang lama akan difokuskan untuk rumah sakit rujukan pasien Covid-19. Sementara bangunan baru untuk layanan lainnya.

Baca juga  Ribuan UMKM di Cilegon Belum Kantongi Sertifikat Halal

“Rencananya ke depan RS bangunan lama untuk rujukan pasien Covid-19 kemudian bangunan baru untuk ICU, IGD, itu yang di lima lantai,”  terangnya.

Terkait 5.000 beasiswa full sarjana, kata Beatrice, diberikan kepada calon mahasiswa tidak mampu dan berprestasi. Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang berkuliah di luar Cilegon berupa uang kuliah tunggal dan uang saku. Program tersebut dijalankan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah
dan mengejar target wajib belajar 12 tahun.

Dalam rapat tersebut, anggota pansus lainnya juga mencecar sejumlah pertanyaan.
Anggota Pansus, Edison Sitorus menanyakan kembali soal beasiswa. Namun kali ini yang diminta agar program itu bisa disesuaikan dengan masa 3,5 tahun Helldy-Sanuji memimpin.

Edison juga malah menyarankan agar sebaiknya didirikan universitas baru di Cilegon ketimbang memberikan beasiswa. Karena dari masukan para pakar pada rapat pansus sebelumnya, hal itulah yang lebih tepat dijalankan.

“Dari pada membiayai beasiswa kepada  universitas di luar Cilegon, kenapa tidak membangun Universitas di Cilegon. Dimana universitas bisa sinergi dengan industri disini,” terangnya.

Selain Edison, anggota pansus lain, Tohir, Sanudin dan Ayatullah juga mencecar pernyataan. Anggota pansus, Tohir meminta agar pembangunan JLU dilanjutkan. Menurutnya, JLU perlu dilanjutkan untuk memberi akses infrastruktur kepada warga. Karena di area seperti Grogol, akses warga banyak tidak dapat digunakan untuk hal-hal tertentu. Seperti sulitnya pemadam kebakaran melewati jalur karena terhalang jalan di bawah jalan tol yang tidak memadai. Maka dari itu JLU sangat diperlukan.

Politisi Partai Golkar juga menanyakan soal rencana pembangunan sirkuit di Cikerai. Menurutnya, rencana tersebut tida ada urgensinya karena tata wilayah disana untuk perternakan dan pertanian. Anggota lain, Ayatulloh juga menyinggung soal kelanjutan Pembangunan Warnasari. Hal itu dilanjutkan untuk mendokrak PAD Cilegon.

“Itu yang akan digunakan lokasi peternakan dan pertanian. Khawatir kerbau sapi disitu kabur,” kata Tohir. (Ronald/Red)

.