Anggota DPRD Cilegon, M Tohir (tengah) melontarkan interupsi saat pelaksanaan Rapat Paripurna DRPD terkait Persetujuan Penetapan Raperda menjadi Perda tentang RPJMD Kota Cilegon 2021-2026 di gedung DPRD, Senin (9/8/2021). Foto Ronald/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Hujan interupsi kembali terjadi tak lama Panitia Khusus (Pansus) DPRD selesai melaksanakan Rapat Finalisasi Pembahasan Raperda RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026.

Pada Senin (9/8/2021), Rapat Paripurna DRPD terkait Persetujuan Penetapan Raperda menjadi Perda tentang RPJMD Kota Cilegon 2021-2026 dihujani pertanyaan.

Interupsi itu diawali saat Ketua DPRD Cilegon, Isro Miraj membuka rapat sekitar pukul 14.35 WIB. Ketua DPRD Isro saat meminta persetujuan langsung diinterupsi oleh anggota, M Tohir.

Tohir dalam interupsi menegaskan soal kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU). Politisi Partai Golkar ini mengutarakan ketidakpuasan atas jawaban JLU sebagaimana dijelaskan eksekutif dalam Rapat Finalisasi Pembahasan Raperda RPJMD Kota Cilegon, sebelumnya.

Tohir tampak tidak puas dengan jawaban eksekutif karena kelanjutan JLU hanya mengakomodir pembebasan lahan dari 2021 hingga 2023. Namun untuk pembangunan fisiknya tidak dilanjutkan. Tohir terlihat kesal lantaran mencium gelagat eksekutif tidak komitmen melanjutkan JLU. Ia pun meminta sebaiknya tidak perlu dianggarkan.

“Tadi disampaikan untuk JLU hanya dianggarkan untuk 2021, 2022, 2023. Untuk pembayaran lahan saja, tidak masuk untuk pembangunan fisik. Kalau untuk pembelanjaan lahan saja, tidak usah dianggarkan semuanya,” tegasnya.

Akan tetapi, ia tetap mengharapkan JLU dapat direalisasi. Karena menurutnya JLU sebagai akses jalan pendukung disebelah utara Kota Cilegon itu sangat dibutuhkan masyarakat.

“Saya mendukung JLU karena dibutuhkan masyarakat kami. Tadi sudah saya jelaskan di forum finalisasi,” paparnya.

Baca juga  Sejumlah Elit Politik Hadiri Pelantikan Partai Beringin Karya Cilegon

Selain JLU, Tohir juga menyinggung soal pembangunan SMP Negeri 12 di Purwakarta. Dia mengaku sejalan dengan Pemkot mendirikan unit baru SMP Negeri di Cilegon. Namun khusus SMPN 12, dia meminta agar Pemkot dapat mempertimbangkan soal lokasi lahan yang digunakan. Lokasi lahan yang rencananya menggunakan tanah bengkok milik pemkot diminta tidak menimbulkan polemik. Seperti di awal rencana pembangunan SMPN tersebut sempat berpolemik.

Tohir dalam interupsi juga menyinggung poin lainnya. Yakni mengenai rencana pembangunan sirkuit di Cikerai. Ia meminta agar rencana tersebut dibuat di daerah lain
Karena jika tetap di Cikerai maka akan membahayakan lalu lintas warga setempat.

Selain itu pula, Tohir juga mengutarakan jika warga menginginkan adanya tandon sebagai solusi penanganan banjir di wilayah Purwakarta. Ia meminta agar hal itu diprioritaskan.

“Jadi sebelum paripurna dilanjutkan, saya mohon jawaban terlebih dahulu. Terima kasih,” tegasnya.

Selain Tohir, anggota dewan lainnya, Faturohmi juga melontarkan interupsi. Politisi Partai Gerindra ini meminta agar seluruh rekomendasi pansus dalam rapat pembahasan finalisasi Raperda RPJMD dapat diperhatikan sebaik-baiknya.

Ia juga menegaskan, agar pemkot bisa lebih fokus dan serius dalam penanganan banjir. Terlebih yang terjadi beberapa hari lalu di wilayah Kecamatan Pulomerak.

Penanganan banjir baik jangka pendek dengan normalisasi sungai dan jangka panjang lewat pendirian tandon sangatlah perlu dikaji secara serius. Karena dalam penyusunan dokumen rancangan RPJMD masih ditemukan banyak kelemahan.

Baca juga  Helldy-Sanuji Dengan Elit Parpol Cilegon Makan Siang Satu Meja, Bicara Konsolidasi Politik?

“Kami hanya perlu menegaskan ke depan pemerintah daerah agar lebih concern dan serius dalam hal pembangunan banjir karena ini persoalan yang cukup penting ditengah masyarakat kita,” tegasnya.

Mengenai itu, Walikota Cilegon, Helldy Agustian pun menjawab interupsi. Orang nomor satu di Kota Cilegon ini mengungkapkan, tetap akan melanjutkan JLU. Seperti  melanjutkan memberikan kompensasi lahan warga yang belum dibebaskan. Namun diakui Helldy, hal itu saat ini memang belum dapat sepenuhnya dijalankan karena anggaran yang sudah disiapkan tidak dapat direalisasi karena dilakukan refocusing untuk penanganan pandemi Covid-19.

“Kemarin juga ada beberapa yang di refocusing sebesar 50 persen,” tuturnya.

Soal lahan pembangunan SMPN 12 menggunakan tanah bengkok masih akan dikaji pihaknya. Hal itu akan dikaji dengan menyesuaikan syarat standar lahan pendirian sekolah.

Mengenai persoalan banjir, kata Helldy, Pemkot berupaya untuk menangani titik-titik rawan banjir yang diprioritaskan. Sejauh ini, Pemkot rencananya akan dibantu pusat untuk mengatasi 11 titik rawan banjir.

Mengenai banjir di Merak, ia mengaku cukup sulit mengatasi banjir di wilayah Tamansari. Karena dari berbagai masukan untuk membuat jalur drainase dari Babakan Turi ke Memaksa sulit karena lahan padat penduduk. Meski demikian pihaknya akan mengkaji secara komprehensif untuk kedepannya.

“Kita akan pelajari lebih dalam lagi agar supaya bisa diatasi,” terangnya. (Ronald/Red)