Pansus Rancangan RPJMD Cilegon pada DPRD Cilegon mengadakan rapat konsiltasi dengan Kemendagri lewat daring, Rabu (28/7/2021). Foto Ronald/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Konsultasi Pansus DRPD Kota Cilegon dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menguak sejumlah poin penting yang dibahas mengenai Rancangan RPJMD Kota Cilegon 2021-2026.

Dalam konsultasi yang mengundang Kasubdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah II Ditjen Pembangunan Daerah Kemendagri, Bob Sagala turut membicarakan penyesuaian 19 program prioritas dalam RPJMD dengan masa Walikota dan Wakil Walikota, Helldy Agustian-Sanuji Pentamarta memimpin pemerintahan selama 3,5 tahun ditengah bersamaan masih terjadi pandemi Covid-19.

Hal itu mengemuka saat  Wakil Ketua DPRD Cilegon, Hasbi Sidik yang memimpin rapat
konsultasi Pansus DRPD dengan Kemendagri, menanyakannya saat konsultasi lewat daring, Rabu (28/7/2021).

Bob Sagala saat itu menjelaskan, program di dalam RPJMD memungkinkan dapat disesuaikan dengan masa kepemimpinan kepala daerah. Karena dampak pandemi Covid-19 yang belum berakhir hingga saat ini memungkinkan target kinerja baik makro, mikro bahkan janji politik kepala daerah dikurangi.

Ia menyatakan, jika hal itu dilakukan maka legislatif disarankan dapat melakukan kompromi secara politik dengan kepala daerah.

“Penyelenggara daerah itu, adalah kepala daerah dan DPRD. Jadi (penyesuaian ) itu bisa. Saran kami, silakan DPRD berkomunikasi politik untuk memutuskan perda RPJMD. Mengenai itu, dimungkinkan. Tidak ada masalah,” ungkapnya.

Baca juga  Demo Hari Tani, Mahasiswa Cilegon Soroti Lahan Pertanian Menyusut Akibat Industri

Ia menambahkan, sebenarnya RPJMD sebagai perencanaan dokumen pembangunan daerah dibuat berdasarkan asumsi. Kata dia, asumsi yang diusulkan itu dengan melihat kondisi normal. Namun dengan pandemi yang belum bisa diprediksi kapan berakhir serta akibat dampak itu akan mempengaruhi target, maka disarankan program pada RPJMD dapat disesuaikan.

“Oleh karena itu, silakan bapak ibu berkomunikasi politik dengan kepala daerah untuk menyepakati perda RPJMD,” terangnya.

Sementara itu, Pimpinan Rapat, Hasbi Sidik mengaku sepakat dengan saran dari Kemendagri. Ia menyatakan, program yang tertuang dalam rancangan RPJMD semestinya disesuaikan dengan kondisi riil saat ini dimasa pandemi. Dengan 10 janji politik dan segudang program, Pemkot diminta menyesuaikannya.

“Pansus itu berharap bisa win-win solution. Artinya dari target yang diciptakan pada program itu, disesuaikan lah. Kan pertanggungjawabannya nanti sampai 2024,” paparnya.

Ia mewakili perwakilan Parlemen di Cilegon meminta agar Helldy-Sanuji bisa melihat kondisi riil saat pandemi ini. Jangan hanya menyusun RPJMD dengan menyesuaikan kondisi secara umum. Apalagi, kata Hasbi, selama ini diawal-awal dalam penyusunan RPJMD, eksekutif tidak melibatkan legislatif. Konsolidasi eksekutif dan legislatif harus dijalankan karena kedua pihak adalah penyelenggara pemerintahan. Malah yang dia analisa saat ini eksekutif terkesan jalan sendiri.

Baca juga  Jelang Pemilu 2024, Partai-partai baru Sowan ke KPU Cilegon

“Kita ini kan unsur penyelenggara pemerintahan, mestinya pemerintah bisa melihat itu. Selama ini, mana ada kita komunikasi politik. Kita kasih kritik, ngengkeng,” ujar Wakil Ketua I DPRD Cilegon ini.

Sementara itu, Ketua Pansus Rancangan RPJMD, Rahmatulloh mengungkapkan, rapat konsultasi tadi turut membahas belum adanya kesesuaian rancangan yang dibuat dengan saran dan masukan Kemendagri. Diantaranya, kinerja OPD tidak dimunculkan setiap tahunnya. Menurut dia, hal itu harus dimunculkan supaya ada tolak ukur perbaikan setiap tahunnya.

Kemudian terkait kerangka pendanaan juga disorot dalam konsultasi tersebut. Pansus dengan melihat rancangan RPJMD akan mengusulkan membentuk tim kajian. Meski Kemendagri mengusulkan dapat menggunakan acuan asumsi kerangka pendanaan 5 tahun ke belakang.

“Akan lebih baik, tim RPJMD untuk membuat kajian. Kalau berdasarkan asumsi, akan kurang tepat. Memang acuan 5 tahun bisa saja, tapi jika dengan kajian akan lebih baik dan maju selangkah,” paparnya.

Dalam konsultasi itu turut membahas pentingnya penyusunan RPJMD dengan memenuhi dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dokumen tersebut menjadi penting dicantumkan karena ketika tidak disertakan saat RPJMD diusulkan ke Pemprov Banten maka dapat ditolak. (Ronald/Red)