CILEGON, Selatsunda.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Kegiatan Reses Masa Persidangan I Tahun 2022 pada Senin (22/9/2022).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Cilegon, Isro Mira’j, didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Hasbi Sidik dan Nohroutul Uyun, Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamarta. Sesuai kesepakatan laporan hasil reses 40 anggota DPRD secara koletif kolegial disampaikan oleh Babay Suhaemi dari Fraksi Partai Gerindra.
Perwakilan 40 anggota DPRD Cilegon, Babay Suhaemi mengatakan, berdasarkan laporan dari 8 fraksi di DPRD, masalah insfrastruktur jalan rusak yang paling banyak dikeluhkan masyarakat saat reses.
“Iyah benar, dari hasil reses 40 anggota DPRD Cilegon pada 10-11 September 2022 kemarin, masalah buruknya insfrastruktur banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Banyak pembangunan-pembangunan yang belum merata di Cilegon. Contohnya saja, diantaranya di Jalan Iman Bonjol, Jalan Panggung Rawi masih rusak parah. Seharusnya, itu bisa menjadi prioritas pemerintah agar menampilkan kondisi insfrastruktur yang benar,” kata Babay ditemui usai rapat paripurna.
Tidak hanya jalan rusak, persoalan lain seperti pembangunan drainase jalan, pelebaran jalan, pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah), pendidikan, ketenagakerjaan hingga rencana Pemerintah Pusat menghapus tenaga honorer juga diterima aspirasi dalam reses. Kata Babay, ada juga keluhan lainnya terkait dengan belum tersedianya air besih di wilayah Lingkungan Lagon 2, Kelurahan Mekarsari dan Kelurahan Taman Sari.
“Jadi warga di 2 kelurahan ini meminta adanya pembangunan sumur bor sehingga bisa memiliki air bersih,” tambah Babay.
Babay menerangkan, aspirasi lainnya juga menyangkut masih banyaknya sekolah di Cilegon yang menumpang di sekolah lain. Hal ini pun perlu adanya optimalisasi dari Pemkot Cilegon.
“Semestinya Pemkot Cilegon bisa mengejar pembangunan sekolah di Cilegon agar tidak menumpang dengan sekolah lain. Malu aja jika pembangunan sekolah di Cilegon belum optima alias masih menumpang,” ujarnya.
Untuk persoalan tenaga kerja, sambung Babay, Cilegon yang disebut kota industri, semestinya Pemkot Cilegon bisa lebih serius untuk mengurangi angka pengangguran.
“Dari semua uraian ini, kami (DPRD Cilegon) tentunya meminta sikap serius dari Pemkot Cilegon agar bisa terwujudnya keseimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah yang lebih berdampak banyak mandaat bagi masyarakat di Kota Cilegon,” jelasnya.
Khusus persoalan infrastruktur jalan, Politisi Partai Gerindra ini pun meminta ada bentuk sikap serius dari Kepala Dinas PUPR, Heri Mardiana untuk segera menyelesaikannya.
“Dulu kan pernah ada pernyataan kepala dinas PU kalau tak mampu (menyelesaikan persoalan jalan rusak) siap mundur. Coba itu realisasikan jika tidak serius dikerjakan,” tegas Babay.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas PUPR Kota Cilegon, Heri Mardiana, menjelaskan, untuk pekerjaan fisik di Kota Cilegon saat ini masih belum bisa dilakukan. Hal ini mengigat masih dalam evaluasi dari Tim Barjas Kota Cilegon.
“Itu kan masih di evaluasi. Tapi sudah banyak kok pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita lakukan. Kegiatan kami itu masih dalam tahap proses lelang dan ada juga masuk PL (penunjukan langsung),” pungkas Heri. (Ully/Red)
 Kota Cilegon menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Kegiatan Reses Masa Persidangan I Tahun 2022 pada Senin (22/9/2022).Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Cilegon, Isro Mira'j, didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Hasbi Sidik dan Nohroutul Uyun, Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamarta. Sesuai kesepakatan laporan hasil reses 40 anggota DPRD secara koletif kolegial disampaikan oleh Babay Suhaemi dari Fraksi Partai Gerindra.Perwakilan 40 anggota DPRD Cilegon, Babay Suhaemi mengatakan, berdasarkan laporan dari 8 fraksi di DPRD, masalah insfrastruktur jalan rusak yang paling banyak dikeluhkan masyarakat saat reses.){kind=link}