Petugas Samsat Cilegon memberikan selebaran pemberitahuan pada kendaraan yang pajaknya telah jatuh tempo. Foto IST

CILEGON, SSC – Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) oleh Samsat Kota Cilegon hingga 24 Juni 2024 mencapai Rp 117 miliar atau sekitar 45,77 persen.

Kepala UPT Samsat Kota Cilegon, Tubagus Mochammad Iwan Kurniawan mengatakan, realisasi PKB hingga hampir akhir Semester I/2024 sudah mendekati 50 persen dari target tahun 2024 yang ditetapkan sebesar Rp 256 Miliar.

Kepala UPT Samsat Kota Cilegon, Tubagus Mochammad Iwan Kurniawan

“Untuk progress pajak kendaraan di Samsat Cilegon dari total keseluruhan target Rp 256 milliar, kita sudah mencapai Rp 117 miliar atau sekitar 45,77 persen. Jadi target sekarang di semester pertama ini sekitar 50 persen,” ujar Iwan.

Iwan mengungkapkan, pihaknya untuk mencapai target Semester I/2024 melakukan berbagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Diantaranya pertama menjalankan program penelusuran tunggakan pajak atau pentung pajak.

“Karena memang secara kultur masyarakat, di bulan Juni dan Juli ini masyarakat mau sekolah, mau bayar hal lain-lain, ada beban sekunder yang diselesaikan wajib pajak, kita di Cilegon sendiri melakukan upaya pentung pajak. Yang sekarang penelusuran pajak ke kantong parkir di seluruh kawasan di cilegon baik nanti di perusahaan, di Pemkot Cilegon juga di Setwan,” ungkapnya.

Baca juga  4 Pelaku Curanmor di Cilegon Digulung Polisi, Ini Modusnya

Upaya meningkatkan pendapatan pajak kendaraan, kata Iwan juga dilakukan dengan memaksimalkan kendaraan yang belum melakukan daftar ulang (KBMDU). Upaya ini dikerjasamakan Samsat Cilegon dengan menggandeng perusahaan pengiriman.

“Kedua kita lakukan upaya Kendaraan Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU). ini kita kerja sama dengan JNE. Kita sebar dari Januari ke Juni itu 6 ribu dokumen yang kita sebar. Itu ada upaya dari total 1 tahun itu kita menyebar itu 12 ribu,” terangnya.

Kemudian upaya lainnya yang masih terkait KBMDU yakni Tim Samsat juga turun secara langsung ke perusahaan. Dari penelusuran pihaknya, kata Iwan ada sebanyak 27 perusahaan yang belum melakukan pembayaran kendaraan daftar ulang. Atau dengan kata lain terdapat potensi pendapatan dari KBMDU sebesar Rp 900 juta.

Baca juga  Tindak Lanjuti IM 9/2024, BPTD Banten Limpahkan Kewenangan Turdalwas Penyeberangan Merak ke KSOP

“Upaya ketiga, mencapai di 50 persen, dari KBMDU, baik perusahaan maupun perorangan, ada tagihan yang bisa langsung kita tagihan ke mereka. Alhasil, dari penelusuran, ada 27 persuahaan, yang belum melakukan pembayaran kendaraan daftar ulang. Dengan total Rp 900 jutaan. Itu kita bagi tim untuk turun ke perusahaan untuk melakukan penagihan,” terangnya.

“Itu bagian dari upaya kita untuk intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka gerakan bersama optimalisasi pendapatan yang digaungkan oleh Pak Kepala Bapenda Banten,” sambungnya.

Pihkanya berharap, dari upaya yang dilakukan pihaknya, target pada Semester I/2024 dapat tercapai. Bahkan realisasi diharapkan dapat melebihi target.

“Mudah-mudahan, harapannya tercapai. Namanya kita ikhtiar, ada doa dan usaha yang dilakukan sama teman-teman,” harapanya. (Ronald/Red)