CILEGON, SSC – Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Cilegon menyatakan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ikut nyalon bakal calon (bacalon) walikota dan wakil walikota Cilegon wajib dan harus mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri ini setelah adanya penetapan pasangan calon telah ditetapkan.

Kepala BKPP Kota Cilegon Mahmudin mengatakan, aturan pengunduran diri ASN maju nyalon di Pilkada ini diatur dalam Undang-undang (UU) Aparatur Sipil Negara nomor 5 tahun 2015, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

“Dalam ketetapannya memang demikian. Tetapi khusus ASN, kalau ada ASN yang mencalonkan diri jadi kepala daerah harus melampirkan surat pengunduran diri sebagai ASN saat mendaftar,” kata Mahmudin saat ditemui usao Rapat Paripurna Penyampaian Raperda APBD Kota Cilegom tahun anggaran 2020 di DPRD Kota Cilegon,” Kamis (10/10/2019).

Masih kata Mahmudin, sampai saat ini saat ibelum ada ASN Kota Cilegon yang mengundurkan diri sebagai ASN.

“Intinya sampai saat ini belum ada informasi ada ASN di sini (Pemkot Cilegon,red) yang mengundurkan diri dari status ASN-nya. Pengunduran diri ini ditetapkan, semenjak mereka (calon) sudah ditetapkan sebagai calon tetap,” ujarnya. (Ully)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here